Jadilah yang Pertama Tau

Insentif Guru Tidak Tetap di Mataram Dinaikkan jadi segini…

kicknews.today – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menaikkan insentif sekitar 1.700 orang guru tidak tetap (GTT) di kota itu sebagai bentuk perhatian pemerintah setempat sekaligus untuk meningkatkan kinerja mereka.

“Tahun ini pemerintah kota sudah menaikkan insentif GTT sebesar Rp 150 ribu per orang dari Rp 300 ribu, sehingga insentif yang akan diterima GTT dalam sebulan Rp 450 per bulan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom di Mataram, Jumat (8/12).

Ia mengatakan, jumlah GTT di Kota Mataram saat ini sekitar 1.700 orang merupakan GTT pada tingkat sekolah TK, SD, dan SMP negeri, untuk yang swasta sudah tertangani dari pihak yayasan masing-masing.

Nilai kenaikan insentif GTT ini memang terlihat kecil, namun kenaikan insentif atau tambahan penghasilan tidak tetap (tansil) itu manfaatnya sangat besar bagi GTT.

“Untuk tahun ini tambahan insentif GTT akan diberikan selama 12 bulan, jadi satu GTT akan mendapatkan Rp1.800.000, karena kenaikan ini sebenarnya sudah diberlakukan 1 Januari 2017, tapi anggarannya baru dicairkan sekarang,” ujarnya.

Tetapi tahun depan, GTT akan tetap menerima insentif setiap bulan sebesar Rp450 ribu, tidak lagi dirapel seperti tahun ini, sebab anggaran untuk insentif tersebut sudah terakomodasi melalui APBD 2018.

Lebih jauh, Sudenom mengatakan, insentif yang diterima GTT itu di luar gaji yang bersumber dari bantuan operasional sekolah (BOS), yang dibayarkan sekolah sesuai dengan jam mengajar dan status GTT apakah menjadi guru kelas atau guru mata pelajaran.

“Karena itu, kami tidak bisa menyebutkan apakah gaji GTT sesuai upah minimum kota (UMK) atau tidak sebab penghasilannya GTT berbeda-beda,” ujarnya.

Sementara menyinggung tentang pengeluaran SK GTT dari kepala daerah agar GTT bisa mengikuti program sertifikasi, Sudenom mengatakan, sejauh ini hal itu masih dikaji terhadap dasar hukum.

Selain mengkaji, pihaknya, juga mencoba mencari informasi ke sejumlah daerah yang sudah menerapkan hal itu, termasuk dari sekolah swasta.

Jika tidak ada regulasi, pihaknya juga tidak akan melanjutkan kajian ini agar tidak merugikan GTT dan pemerintah tanpa harus memaksankan kehendak.

“Yang penting kita sudah berniat baik untuk memperjuangkan nasib GTT, tanpa harus melanggar aturan yang ada agar ke depan tidak menjadi masalah besar,” katanya menambahkan. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat