Jadilah yang Pertama Tau

Anggota Dewan Sarankan Pemprov NTB Mengalah di Sengketa Lahan Poltekpar

kicknews.today – Anggota Komisi Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, H Makmun menyarankan, supaya Pemerintah Provinsi NTB mengalah dalam kasus saling klaim lahan pembangunan Politeknik Pariwisata, di Lombok Tengah itu dengan pengusaha.

Karena, jangan sampai proses pembangunan berjalan namun, pada ujungnya anggaran besar yang sudah digelontorkan pemerintah itu mubazir. “Bagi kami, melihat dari sisi hukum, pada proses persidangan pertama Pemprov di menangkan. Tapi, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, penggugat di menangkan. Artinya, penggugat lebih memiliki bukti kuat, sehingga, alangkah baiknya hentikan proses pembangunan, ” ungkapnya, Jumat (8/12).

Dia mengatakan, dari sisi efektivitas pelaksanaan program pemerintah seperti Poltekpar cukup bagus. Akan tetapi, ketika ada kendala secara hukum, mestinya Pemprov harus menunda. Terlebih lahan yang digunakan masih dalam sengketa.

“Jangan sampai sudah Kasasi. Malah majelis Kasasi memenangkan masyarakat, maka sama artinya dengan pemborosan anggaran,” kata dia.

Politisi PKB ini melihat lagi dari sisi hukum bahwa masih proses gugatan. Mestinya, alangkah bijak Pemprov harus mengalah untuk menunda pembangunan. Karena yang dihadapi saat ini adalah masyarakat sendiri ingin hidup layak dan memperjuangkan hak mereka.

Terlebih lanjutnya, keinginan masyarakat menguasai hak miliknya itu sejak dahulu kala. “Ini kasus sejak orde baru. Kalau Pemprov kurang memiliki bukti kuat, lebih baik mengalah,” cetusnya.

Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti pantang menyerah dalam persoalan lahan Poltekpar. Terlebih, Pemerintah Provinsi tetap akan menempuh jalur Kasasi merebut lahan Poltekpar seluas 41 hektare lebih di Dusun Waker Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tersebut. “Kita tempuh jalur Kasasi,” tutupnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat