in

Pemda KLU Dilaporkan PT. BAL ke Ombudsman

Ilustrasi

kicknews.today – Polemik perizinan PT. Berkat Air Laut (BAL) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara masuk babak baru. Proses yang tak kunjung tuntas, membuat manajemen perusahaan penyuplai air bersih terbesar di Gili Trawangan ini melaporkan pemda ke Ombudsman Perwakilan NTB.

Diungkapkan oleh juru bicara PT. BAL Arlie Wihodo kepada wartawan, Rabu (29/11) di Gili Trawangan, proses laporan tersebut berdasarkan arahan dari BKPMPT NTB pada September 2017. Pasalnya, Pemda dinilai tidak merespon permohonan rekomendasi penyesuaian ruang yang diminta.

“April 2017 kami memohonkan rekomendasi sebanyak enam kali tapi tidak ada jawaban. Padahal tanda terima permohonan ada,” ungkapnya.

Dijelaskannya, rekomendasi penyesuaian tata ruang merupakan persyaratan untuk pengajuan izin ke Menteri Kelautan. Ini tak lain sebagai upaya mendapat hak yang sah secara hukum dimata Pemda KLU. Sehingga PT. BAL tidak lagi dituding sebagai perusahaan yang beroperasi tanpa izin.

“Karena ESDM NTB tetap tak memberikan rekomendasi dari awal, maka kami diminta memohonkan izin dari Menteri Kelautan untuk pengambilan air laut langsung. Itu kalau tidak salah bulan Mei 2017,” jelasnya.

“Dari awal ekspose pada tahun 2011 kami jelas memaparkan pengambilan air secara beach well (sumur pantai). Jika yang dipersoalkan mengenai izin operasional, tentu tidak relevan. Karena kami bukan hotel atau restoran,” imbuhnya.

Kabag Hukum Setda Lombok Utara Raden Eka Asmarahadi menanggapi laporan itu menegaskan, jika pemda akan menjelaskan seluruh kronologis yang menyangkut proses perizinan PT. BAL ke Ombudsman NTB.

“Ini kan masalah kewenangan saja, mengebor itu ranahnya provinsi sesuai aturan baru. Kami akan jelaskan, kalau ada pertanyaan kan ada jawaban,” jelas Eka.

Secara terpisah, Kepala Ombudsman perwakilan NTB Adhar Hakim yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya masih dalam proses memintai keterangan sejumlah pihak di Pemerintah Lombok Utara, mengenai konteks perizinan PT. BAL yang menjadi persoalan itu.

“Iya benar, PT. BAL melaporkan ke kami sampai sekarang masih dalam proses tindaklanjut,” katanya, Kamis (30/1).

Menurutnya, Pemda KLU semestinya harus terbuka mengingat PT. BAL adalah investor yang menanamkan modal di daerah. Dalam waktu dekat pihaknya akan melanjutkan klarifiksasi  tahap kedua.

“Kami tidak bisa tentukan kapan hasil pemeriksaan selesai. Yang jelas pengumpulan keterangan tahap kedua segera dilakukan,” tegasnya. (iko)