in

Kontroversi Dana Haji untuk Infrastruktur akan Dibahas di Munas NU

ilustrasi

kicknews.today – Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017 di Islamic Center NTB, akan dihadiri sekitar 1.200 ulama dari Sabang sampai Merauke.

Kehadiran para ulama itu akan membahas sekaligus menjawab berbagai pertanyaan mengenai boleh tidak dana haji diinvestasikan ke infrastruktur.

Ketua umum PBNU, KH. Said Agil Sirajd menyampaikan, “Memang itu pertanyaan berat dari masyarakat. Namun, itu akan dibahas dikalangan para Alim Ulama,” ungkapnya, Rabu (22/11).

Dia mengaku, pertanyaan dari masyarakat cukup tematik dan menyoroti Undang-Undang. Sama ibarat kalau pertanyaan bagaimana wudhu bagi kaum difabel yang tidak bisa melihat, mendengar dan lain sebagainya.

“Itu perlu kajian mendalam dan meminta pendapat para alim ulama. Sehingga, Munas dan Konbes NU ini akan membahas tentang boleh tidak dana haji di investasikan ke infrastruktur, “kata dia.

Selain investasi dana haji, Munas akan membahas seputar UU KUHP yang merupakan warisan Belanda, distribusi aset, dan antiterorisme. “Munas di Cirebon sempat bahas pajak karena kalau dikorupsi kita warga NU tidak harus bayar pajak, ” ujarnya.

Ketua Panitia Pusat Munas NU Robikin mengatakan, peserta dari seluruh perwakilan pesantren sudah hadir dari 34 wilayah provinsi. Seluruh lembaga, 18 di NU sudah masuk Lombok, dan 14 badan otonom masuk Lombok, 1.257 yang sudah masuk.

Disinggung masalah, KUHP yang akan menjadi pembahasan, itu warisan Belanda, dari Perancis dan Romawi? Dimana, di negaranya sudah tidak berlaku, di ganti baru. Bahkan MK atas berbagai uji materi misal pasal Kebebasan berpendapat sudah dianulir, secara umum sudah banyak ketinggalan zaman, sudah kedaluwarsa. “Hukum itu harus ikuti jaman, kalau sebab dan situasi berubah ya hukum berubah,” cetus dia.

Menyangkut RUU KUHP sudah disusun sejak 1968,  sudah masuk di DPR bahkan selalu masuk agenda, tapi tidak pernah selesai. “Itu kenapa, karena RUU ini enggak ada yang ngragati atau mengurus, bandingkan paket UU di bidang politik hampir setiap tahun di ganti karena ada yang berkepentingan. Itu juga akan jadi pembahasan,” paparnya.

Artinya lanjut Robikin, Indonesia tidak boleh lagi mendiskriminasi kepentingan umum. KUHP itu harus mewakili kepentingan rakyat. Tahun 1997 Ketum NU Gus Dur saat tegang dengan pemerintah Munas di Bagu Lombok Tengah, tidak mengudang pemerintahan, Hukum itu dinamis sesuai konteks yang ada. “NU ikut dinamis tidak berhenti,” tutupnya. (prm)