BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Biaya Miliaran, Sewa Rumah Bupati – Wabup KLU Disorot Dewan

Ketua Komisi I DPRD KLU Ardianto

 

kicknews.today – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Utara mendesak agar Pemerintah Daerah (Pemda) membangun rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati. Pasalnya, jika dihitung dari biaya sewa dan pemeliharaan rumah pribadi sekarang yang cukup tinggi, justru dianggap membebani APBD. Jika ditotal selama lima tahun bisa habiskan miliaran.

“Tingginya biaya sewa dan pemeliharaan rumah pribadi yang digunakan Bupati dan Wakil Bupati setiap tahunnya cukup tinggi. Ini berpengaruh terhadap APBD kita,” ungkap anggota Banggar KLU Ardianto, Selasa (14/11).

Dijelaskan Ketua Fraksi Hanura ini, total biaya sewa rumah Bupati selama satu bulan sebesar Rp 7 juta perbulan atau Rp 90 juta dalam satu tahun. Jika ditotal selama lima tahun masa jabatan maka menjadi sebesar Rp 450 juta.

“Ini tentu jumlah yang cukup besar jika menggunakan fasilitas rumah dinas tanpa mengalokasikan biaya sewa tiap tahun,” jelasnya.

Tidak hanya sewa rumah, namun juga biaya lain seperti pemeliharaan mencakup instalasi dan biaya listrik, air bersih, hiasan interior hingga sejumlah pembiayaan kerumahtanggaan lain mencapai Rp 117 juta pertahun atau sebesar Rp 582 juta selama lima tahun.

“Belum lagi ditambah biaya makan minum hingga alokasi makan minum mulai dari para tamu, para pembantu, cleaning service hingga para ajudan dan lainnya,” katanya.

“Jika ditotal secara akumulatif anggaran sewa rumah pribadi itu terlampau besar. Jumlahnya mencapai Rp 400 juta lebih atau mencapai angka Rp 2,4 miliar selama lima tahun,” imbuh Ardianto yang juga Ketua Komisi I ini.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemda segera menyusun perencanaan  pembangunan rumah dinas dua kepala daerah tersebut. Perencanaan rumah dinas sendiri bisa dilakukan tahun anggaran 2018, sehingga pada tahun anggaran 2019 dapat direalisasikan.

“Sehingga akan lebih baik jika dialihkan untuk membangun fasilitas rumah dinas kedua kepala daerah untuk mengefisiensi penggunaan APBD. Sebab pemda tidak akan lagi mengalokasikan biaya sewa setiap tahun. Jikapun ada anggaran pemeliharaan, maka itu artinya yang dipelihara adalah aset daerah yang tidak harus membeli setiap tahun,” demikian dia. (iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Dewan KLU Beri Sinyal Atasi Sampah di Tiga Gili

  kicknews.today – Usulan pembelian lahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) sepertinya ...