in

NTB Belajar Cara Pelayanan dengan Aplikasi Website ke Pemprov Sumbar

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi (baju batik dua dari kanan), saat koordinasi dengan Pemprov Sumbar terkait pelayanan menggunakan aplikasi website
Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi (baju batik dua dari kanan), saat koordinasi dengan Pemprov Sumbar terkait pelayanan menggunakan aplikasi website

 

kicknews.today – Masyarakat Provinsi Sumatera Barat, jika ingin mendapatkan pelayanan, tidak perlu lagi susah mengeluarkan biaya transportasi. Karena, pelayanan yang digalakkan di daerah yang dikenal Bumi Ranah Minang itu menggunakan aplikasi website terintegrasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu dengan lainnya.

“Kita buat portal e-government, ada juga aplikasi siMaya dan bisa buka website sumbarprov.go.id. Dimana, di dalamnya terdapat berbagai konten, misal pelayanan KTP, izin investasi masyarakat tanpa harus ke kantor, nanti terima sertifikat elektronik dan tanda tangan digital,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, Ir. Yeflin Luandri, M.Si saat menerima kunjungan forum wartawan DPRD Provinsi NTB,Selasa (31/10).

Hadir dalam pertemuan di Ruang Rapat Gedung DPRD Sumatera Barat  Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB.

Selain aplikasi e-goverment, ada juga aplikasi yang bisa diakses oleh publik seperti Onsmart dan PPID. Dimana, pada aplikasi itu dilengkapi berbagai menu. Termasuk ketika masyarakat tidak puas atas pelayanan kepala OPD dan Gubernur, bisa langsung disampaikan.

Dia mengaku, konsep dibuatnya website dan aplikasi tersebut untuk memudahkan, sesuatu hal yang sulit menjadi lebih ringan. Kemudian, yang jauh menjadi lebih dekat dan yang tidak terakomodir menjadi tererakomodir.

“Bukan hanya mengenai pelayanan, menyangkut e-Pokir akan dibuatkan menjadi e-planing, termasuk soal anggaran, supaya masyarakat bisa akses. Tapi masih ada masalah soal menu di aplikasi. Semua itu masih gunakan Peraturan Gubernur, ada rencana ditingkatkan ke Peraturan Daerah, ” kata dia.

Disinggung soal anggaran pembuatan website, aplikasi karena di dalamnya menyangkut sumber daya manusia (SDM),  Yeflin memaparkan masing-masing OPD diberikan kebijakan. Tahun pertama untuk kebutuhan pokok, khusus komunikasi dan informasi dianggarkan Rp 7,2 miliar, termasuk anggaran fisik mencapai Rp 10 miliar.

“Untuk tim IT, rekrut 15 orang secara terbuka. Ada programer dan desain grafis, ” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi mengapresiasi langkah dan terobosan Pemprov Sumbar dalam memberikan pelayanan khusus permudah masyarakat. “Apa yang dilakukan ini akan dicoba direplikasi di NTB, dalam mempermudah pelayanan bagi masyarakat, “tutupnya. (prm)