in

Perencanaan Program Pemprov NTB Lemah, Wagub Siap Perbaiki

Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin
Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin

 

kicknews.today – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menggelar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip/LKJP) Reformasi Birokrasi dan zona Integritas Tahun 2017, di gedung Graha Bhakti kantor Gubernur NTB, Senin ( 23/10). Kesimpulannya, perencanaan program Pemprov NTB masih lemah pada posisi B.

Kegiatan itu sengaja dilakukan untuk evaluasi demi meningkatkan kinerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi NTB.

Asisten Deputi Sub Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan RB, Dra Nadimah, MBA mengatakan, “Kalau Pemerintah Provinsi NTB serius mungkin bisa saja dapat A. Tergantung perbaikan yang dilakukan. Untuk saat ini masih diposisi B, bisa dikatakan sudah pahaimi manajemen kinerja, tinggal ditingkatkan saja,” ungkapnya.

Nadimah memberikan masukan untuk memperbaiki perencanaan dan pengukuran. Sedangkan untuk efektivitas kinerja, penggunaan hasil bisa dikatakan lumayan.

Dimana, sebagai salah satu pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan SAKIP, Provinsi NTB pada tahun 2016 lalu berhasil menunjukkan prestasi yang menggembirakan.

Dengan total 60,64, NTB dapat meraih nilai B, disusul kota Mataram dengan total 58,88 pada nilai CC dan Kabupaten Lombok Barat 50,83 nilai CC.

Namun keberhasilan ini tentu harus terus ditingkatkan, demi mendukung tercapainya sasaran reformasi birokrasi, yakni mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, yang memberikan pelayanan publik yang baik, dan bersih.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin mengaku siap melaksanakan rekomendasi tersebut. Memang, untuk bisa ke posisi B saja membutuhkan kurun waktu enam tahun.

“Untuk saat ini, hanya empat provinsi yang di posisi A. Tahun ini ini kita cukup target diposisi BB lah,” kata dia.

Dikatakan Amin, kalau dilihat kasat mata memang semuanya baik. Akan tetapi hasil penilaian penting. Apalagi pelayanan publik sangat paling penting. Yang jelas terus berupaya meningkatkan kinerja menuju terwujudnya good and clean government, sehingga perlu terus melakukan berbagai perbaikan akuntabilitas kinerja instansinya.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi menyampaikan, kegiatan evaluasi akan berlangsung dua hari, yakni , tanggal 23-24 oktober. 2017. Dijadwalkan, hari pertama ini akan berlangsung evaluasi Sakip dan reformasi birokrasi di seluruh OPD lingkup pemprov NTB, dan hari kedua untuk evaluasi zona integritas dengan dua sampel, di RSUD Provinsi dan RSJ Mutiara Sukma. (prm)