in

Golkar Nilai Bawaslu NTB Tak Adil Vonis Suhaili Bersalah

Pasangan Calon Suhaili - Amin dalam acara Rahman Rahim dibarengi deklarasi pasangan calon (Foto: Parman)
Pasangan Calon Suhaili – Amin dalam acara Rahman Rahim dibarengi deklarasi pasangan calon (Foto: Parman)

 

kicknews.today – Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat Hasan Mahsat menegaskan, keputusan Bawaslu NTB yang memvonis bakal calon gubernur H Moh Suhaili FT bersalah tidak mencerminkan rasa keadilan.

“Berkenaan dengan polemik Bawaslu yang memutuskan H Suhaili bersalah dengan tuduhan memanfaatkan acara Pemda pada acara bertajuk rahman rahim day untuk deklarasi dan kampanye adalah langkah keliru,” kata Hasan Mahsat di Mataram, Selasa (17/10).

Ia menjelaskan, bahwa acara yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tersebut murni acara Pemda dan tentu tidak ada niat sedikitpun akan dimanfaatkan untuk kampanye apalagi deklarasi.

“Perlu juga ditegaskan sebagai bupati dan semua tahu dia adalah Ketua DPD Golkar NTB dan sudah sangat terbuka menyatakan akan maju dalam kontestasi Pilgub NTB 2018. Tapi tidak lantas kemudian akan menggunakan atau memamfaatkan segala cara untuk kepentingan tersebut,” jelas Hasan Mahsat.

Karenanya, Hasan menyatakan terhadap acara rahman rahim day tersebut, kalau pun ada undangan para ketua ketua partai, jamaah dan masyarakat umum, jangan lah dipandang lantas bagian dari deklarasi.

Menurutnya, kesepakatan koalisi, partai partai mana yang akan mengusung dan mendukung, belum tuntas dibicarakan, kalaupun ada kata kata dan sambutan yang menyebutkan berpasangan dengan ini itu, semata mata karena harapan dan pertanyaan masyarakat.

Karenanya menurutnya berlebihan terlalu dini dan naif kalau Bawaslu dengan penelitian dan proses yang sumir telah mengambil keputusan, bahkan menyatakan bersalah.

“Ini bagi kami tidak adil, apalagi bakal calon yang lain dalam kegiatan politiknya dan tersebar di media tentang keterlibatan ASN, terutama para lurah yang urunan tidak ditanggapi dan di proses,” ucap juru bicara pasangan H Suhaili FT dan UU Karena itu, tidak adil Bawaslu NTB sebagai lembaga pengawas independen bersikap seperti itu.

“Ini bisa kita pertanyakan dan bukan tidak mungkin bawaslu akan mengalami delegitimasi sosial politik dalam pelaksanaan Pilgub NTB 2018,” katanya. (ant)