BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Banyak Aset Daerah Belum Diserahkan ke Pemprov

Gubernur NTB didampingi Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah saat memimpin Rapim di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB (Foto: Ist)

 

kicknews.today – Diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi awal beralihnya berbagai kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Namun realitanya, hingga saat ini masih banyak aset-aset pada sejumlah sektor yang belum juga mengikuti amanah UU.

Masih adanya beberapa kabupaten/kota yang belum menyerahkan aset. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tertutup yang dipimpin langsung Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi dan dihadiri juga oleh Wakil Gubernur H Muhammad Amin, Sekretaris Daerah H Rosiady H Sayuti dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur, Kamis (12/10) kemarin.

Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin yang dimintai keterangan saat Ishoma (istirhat, shalat dan makan), menyampaikan bahwa masalah aset tersebut menjadi salah satu fokus perhatian Gubernur dalam Rapim.

“Soal aset ini yang banyak belum diserahkan ke provinsi, kita khawatir karena jika dibiarkan bisa mempengaruhi predikat WTP,” ungkapnya sebelum Shalat Dzuhur.

Amin mengaku tidak menginginkan timbul polemik terkait masalah ini. Namun masalah tersebut harus diselesaikan dengan cepat dan baik. Tahun ini penyerahan semua aset yang semula dikelola kabupaten/kota harus dituntaskan.

Dimintai lebih rinci terkait jenis aset dan nama derah yang belum menyelesaikannya, Amin mengaku belum bisa menyampaikannya. Namun dia menyebutkan bahwa instruksi Gubernur disebutnya sudah jelas menekankan bahwa semua permasalahan aset ini harus segera diselesaikan.

“Ini menjadi perhatian kita. Selain aset, Rapim tadi juga menyinggung soal realisasi anggaran dan inovasi SKPD,” katanya.

Selain itu, Wagub mengaku hingga saat ini sudah cukup puas dengan capaian pengelolaan anggaran. Bahkan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi NTB, berhasil berada pada posisi kedua secara nasional setelah Jawa Timur.

“Ini prestasi bersejarah, tumben kita dapat posisi kedua,” ujar Wagub.

Meskipun begitu, politisi yang kembali akan bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) NTB ini mengakui, masih ada beberapa SKPD yang realisasi anggarannya jauh di bawah target. Namun hal itu disebabkan adanya penambahan anggaran dan kegiatan besar yang belum terlaksana.

Wagub optimis, tiga bulan terakhir ini jajarannya bisa memenuhi target. Apalagi dirinya bersama Gubernur sudah mengintruksikan agar mempercepat realisasi anggaran.

“Kita sudah minta agar SKPD mengejar targetnya,” ucap Wagub.

Terpisah, Asisten II Pemprov NTB, Chairul Mahsul yang juga Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Ekonomi menambahkan, sejumlah aset yang belum diserahkan ke Pemprov diantaranya masih tercatat pada sektor pendidikan, kehutanan, pertambangan dan lain-lain.

Contoh aset tersebut diantaranya gedung atau kantor, kendaraan operasional, komputer dan lain sebagainya.

“Ada yang sudah serahkan dokumennya, tapi fisiknya gak ada. Ini kan kesulitan juga kita untuk susun neraca keuangan dan aset,” paparnya.

Pejabat yang akrab disapa CM itu juga tidak menyebutkan secara rinci kabupaten mana saja yang dimaksudkannya. Namun Ia tidak ingin jika nantinya ada yang menjadi masalah.

“Siapa yang salah dan siapa yang punya itikad baik, itu harus jelas nantinya,” ujar CM.

Menurutnya untuk menyelesaikan masalah aset tersebut, Gubernur telah mengintruksikan untuk segera membentuk tim khusus. Nantinya tim tersebut akan juga beranggotakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ditegaskannya bahwa seluruh kewenangan yang telah beralih, maka asetnya juga harus diserahkan. Tidak ada alasan yang bisa digunakan untuk lari dari kewajiban tersebut.

“Kendalanya sih katanya bangunan gedung  yang akan diserahkan belum ada gantinya. Begitu juga dengan mobil operasional dan lain-lain. Tapi ini kan sudah lama, seharusnya sudah dicarikan solusi,” tandas CM. (prm)

Kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB saat Rapim terkait entang aset, realisasi anggaran dan inovasi (Foto: Ist)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

TGB Berharap, Konferensi Islam Dunia Bisa Datangkan Berkah bagi NTB

  kicknews.today – Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi berharap kunjungan para ulama diacara ...