Jadilah yang Pertama Tau

Polda NTB Diminta Tangani Kasus Dugaan Ijazah Palsu Cakades Sokong

ilustrasi

 

kicknews.today – Kasus dugaan ijazah palsu Calon Kepala Desa (Cakades) Sokong Kecamatan Tanjung Lombok Utara, MT disinyalir  sudah mental di aparat Polres Lombok Utara. Untuk itu Polda NTB pun diminta turun tangan.

Selaku pihak pelapor,  Direktur Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) Tarpi’in Adam menilai jika dalam penanganannya tidak obyektif. Sebab pada tanggal 5 Oktober 2017 pihaknya menerima surat Polres tentang pemberitahuan perkembangam hasil penyelidikan.

“Dalam laporan yang kita terima kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti ke bagian penyidikan. Bahkan kami diminta untuk menggugat ke PTUN Mataram,” ungkapnya, Rabu (11/10).

Padahal menurut Adam, sejumlah bukti agaknya telah dirasa kuat. Indikasi itu merujuk dikeluarkannya Surat Pencabutan (SP) atas Surat Keterangan dan Surat Pernyataan sekolah MTs Sunan Kalijaga Tanjung, di mana MT pernah sekolah. Bukti lain yang turut menguatkan adalah kesaksian 9 orang rekan satu kelas MT di kelas 1 MTs Sunan Kalijaga.

“SP Madrasah yang menyatakan tidak mengetahui kelulusan MT (Disebutkan lengkap, red)  di MTs sebagai alasan hukum kuat untuk melanjutkan ke Penyidikan. Artinya kami lihat sangat janggal analisa hukum yang disodorkan ke kami,” keluhnya.

Pekan ini pihaknya mencoba untuk melaporkan ke Polda NTB. Karena pertimbangan jika melihat persoalan ini dari kacamata politik maka tidak akan menemukan solusi dengan baik. Namun sebaliknya, dari segi kacamata hukum jelas persoalan sangat layak untuk ditingkatkan ke penyidikan.

“Kami sangat berharap Polda untuk ambil alih agar semua pihak terkait terhindar dari kepentingan oknum untuk memanfaatkan ini,” jelasnya.

“Kemudian alasan apa yang menyatakan Polres tidak punya bukti kuat? kami akan tindaklanjuti dengan meminta khusus kepada Pak Kapolda supaya mengatensi kasus ini,” imbuhnya.

Dalam surat yang dilayangkan LUCW pada tanggal 21 Agustus 2017, Kasat Reskrim Polres Lombok Utara AKP Kadek Metria mengatakan proses lidik sejatinya sudah dilakukan. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan.

“Pertimbangan hukum dan atau hambatan dapat kami sampaikan bahwa setelah kami lakukan interogasi terhadap saksi-saksi yang diajukan, penyidik masih memperdalam dengan cara meminta keterangan saksi ahli Hukum pidana. Di sarankan supaya pelapor mengajukan pengujian Surat Keterangan Pengganti (SKP) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram,” ungkap Metria sebagaimana yang tertuang dalam isi surat ke LUCW.

Sementara itu, Kuasa Hukum MT, Agus Salim yang dikonfirmasi wartawan mengaku tidak mempersoalkan langkah pelapor terhadap kliennya. Baginya proses hukum di Polres sudah menguatkan kliennya tidak terindikasi bersalah.

“Kalau ada indikasi ya silahkan saja, itu haknya pelapor. Cuma kalau tidak bisa dibuktikan kan ada hak balik. Silahkan saja. Yang bisa membuktikan ini di pengadilan nanti,” ujarnya singkat. (iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat