Jadilah yang Pertama Tau

Duh…Kesadaran Pengendara Pakai Helm di KLU Masih Rendah

Ilustrasi

 

kicknews.today – Kesadaran masyarakat tentang fungsi menggunakan helm di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih sangat rendah, berdasarkan presentase Sat Lantas Polres Lombok Utara, jumlahnya masih sekitar 25 persen. Hal ini terungkap saat pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) tahun 2017.

“Kesadaran menggunakan helm di daerah ini masih sangat rendah baru 25 persen. Padahal, di Lombok Utara sangat rentan terjadi kecelakaan disebabkan kondisi jalan yang berukuran kecil,” ungkap Kasat Lantas Polres Lotara Iptu Agus Pujianto, Kamis (12/10).

Sementara mengenai angka kecelakaan lalu lintas, berdasarkan data sejak bulan Januari laporan yang masuk sekitar 23 kasus. Dari kasus tersebut yang meninggal sebanyak sembilan orang, luka ringan 43 orang, sedangkan yang mengklaim ke Jasa Raharja tidak banyak.

“Jangan sampai setelah terjadi kecelakaan di sini langsung damai dan selesai. Jika sudah selesai maka tidak bisa mendapatkan klaim asuransi, sebab persyaratan harus ada LP tersebut,” jelasnya.

Pembentukan Forum LLAJ tersebut diharapkan mampu mengurangi persoalan yang terjadi sekarang. Sebab menurutnya kecelakaan itu terjadi disebabkan faktor pengendara, kendaraan, jalan dan lalu lintas. Manakala pengendara kurang sadar, risiko kecelakaan pun kian meninggi.

“Kami mengapresiasi pembentukan LLAJ ini, jika kejadian lakalantas mampu dikurangi maka menunjukan keberhasilan forum ini,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Lombok Utara Agus Tisno mengatakan, dalam forum ini akan diisi dari berbagai elemen mulai institusi kepolisian, LSM, dan SKPD terkait akan bersinergi untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap penggunaan jalan di daerah.

“Forum ini dibentuk sebagai ajang silaturahim antar leading sektor terkait. Dari silaturahim khusus akan membahas berbagai persoalan dan menyerap aspirasi masyarakat terhadap pelayanan lalu lintas di daerah kita,” ujarnya.

Forum yang sudah di SK-kan Bupati ini, lanjut Agus Tisno, akan menjadi dasar hukum dalam melakukan berbagai kegiatan dalam menemukan titik persoalannya. Mulai dari perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana, indentifikasi kendaraan, penegakan hukum dan pendidikan berlalu lintas.

“Nanti bidang-bidang itu sudah ada SKPD terkait yang mengaturnya. Termasuk juga keterlibatan aparat kepolisian dalam penegakan hukum dan pendidikan lalu lintas,” pungkasnya.(iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat