Jadilah yang Pertama Tau

Dana Pusat Dipangkas Rp 18 Miliar, Sejumlah SKPD di KLU Gigit Jari

Ilustrasi

 

kicknews.today – Hasil evaluasi APBD Perubahan 2017 dari Pemprov NTB, ada beberapa pemangkasan dana perimbangan yang digelontorkan pemerintah pusat. Mau tidak mau, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) harus melakukan rasionalisasi. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah punya perencanaan, harus gigit jari karena apa yang sudah diprogramkan sebagian gagal terealisasi karena anggaran dipangkas.

“Ada Rp 18 miliar yang harus dikurangi. Ini SKPD harus melakukan rasionalisasi,” ujar Anggota Banggar DPRD Lombok Utara Ardianto, Selasa (10/10).

Menurut Ardianto, karena ada peningkatan pendapatan daerah, maka rasionalisasi anggaran bisa dikurangi menjadi Rp 15 miliar. Beberapa SKPD yang memiliki kegiatan harus melakukan rasionalisasi antara lain Dinas PU-PR, BKD dan PSDM, dan Diskominfo.

”Pengurangan dilakukan ke kegiatan yang tidak bisa dilakukan di 2017,” katanya.

Beberapa efek rasionalisasi mengarah ke Dinas PU-PR yang totalnya mencapai Rp 9 miliar, seperti peruntukan proyek pembangunan jalan dan jembatan yang tidak bisa dilakukan karena faktor ketersediaan waktu. Selain itu juga ada pengurangan pagu anggaran untuk 21 paket proyek.

Sedangkan di Disbudpar, anggaran yang dirasionalisasi sebesar Rp 1,4 miliar lebih terdiri dari Rp 1 miliar untuk penataan objek wisata Gili Trawangan lantaran tidak memiliki lahan, Rp 406 juta untuk pembangunan toilet di Gili Trawangan yang disebabkan belum adanya lahan dan Rp 30 juta untuk pos pengawasan.

Pun begitu pada Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Pemukiman dan Perumahan terkena dirasionalisasi sebesar Rp 1 miliar. Itu terdiri dari Rp 500 juta untuk rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Rp 500 juta untuk penataan pemukiman dan lingkungan.

Selanjutnya Dinas Kesehatan sebesar Rp 733 juta di aplikasikan dalam pengurangan belanja seperti pengadaan alat fogging, ambulance desa, peralatan personal komputer, paket alat cetak sanitasi, pembangunan ruang konseling Tanjung, penataan halaman depan Dikes, penanggulangan KEP, dan monev gizi.

Di BPKAD anggaran yang harus dirasionalisasi sebesar Rp 300 juta terdiri dair bansos insidentil sebesar Rp 300 juta dikarenakan Perbup belum tersedia. Untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dirasionalisasi Rp 287 juta yang akan diarahkan pada pembelian bahan obat-obatan dan revitalisasi embung.

Sementara di Dikpora, anggaran yang dirasionalisasi sebesar Rp 606 juta lebih. Anggaran itu bersumber dari Bosda melalui penyesuaian jumlah sasaran. Rasionalisasi juga dilakukan BKD dan PSDM sebesar Rp 392 juta rencananya dilakukan terhadap seleksi penerimaan CPNS karena tahun ini tidak ada rekruitmen CPNS.

Kemudian sejumlah dinas lain yang mengalami rasionalisasi yaitu Diskominfo sebesar Rp 318 juta, Sekretariat Dewan sebesar Rp 100 juta, Sekretariat Daerah sebesar Rp 164 juta lebih, dan akress gaji sebesar Rp 700 juta lebih. (iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat