BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Ganggu Kenyamanan Tamu, Hotel di Trawangan Minta Ganti Rugi Rp 45 Juta

Ilustrasi pembangunan hotel di Trawangan

 

kicknews.today – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memediasi dua manajemen hotel yang tengah berselisih di Gii Trawangan. Proses mediasi tersebut dilangsungkan di aula rapat Sekretariat Daerah (Setda) KLU pada Rabu, (4/10). Sejumlah SKPD yang hadir sebagai penengah antara lain Disnaker PM dan PTSP hingga Satpol PP dan Damkar KLU.

“Kita sudah fasilitasi jalan mediasi kedua hotel yang berselisih itu, dan sudah ada kesepakatan untuk segera menyelesaikannya,” terang Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lombok Utara Sinar Wugiyarno.

Singkat cerita, jelas Sinar, Hotel Nero Nort yang masih dalam tahapan pembangunan hotel mendapatkan protes dari manajemen Hotel Wilson’s yang berada disebelahnya. Itu lantaran Nero Nort belum mengantongi izin, sehingga aktivitas pembangunan dianggap mengganggu kenyamanan tamu Hotel Wilson’s sendiri.

“Hotel Wilson’s ini sifatnya private, mereka merasa keberatan dan meminta supaya tidak mengganggu tamu, karena banyak tamunya yang mulai komplain,” jelasnya.

Manajemen Wilson’s meminta konvensasi ganti rugi sebesar Rp 45 juta. Dengan dasar tetangganya itu bekerja tanpa izin dan menggangu kenyamanan tamu mereka. Tetapi Pemerintah yang memediasi menyarankan supaya kedua belah pihak rembuk menemukan solusi yang tepat guna mengambil tindakan.

“Kita minta rembuk dulu, kalau kami dari unsur pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Instansi harus melindungi, yang inisiasi pertemuan ini mereka ingin pemerintah turun tangan,” katanya.

“Kami kasi batas waktu, kalau belum selesai tidak bisa mendapatkan izinnya,” imbuh mantan Kepala Dishubkominfo KLU ini.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Perizinan Disnaker PM dan PTSP Suryadin menegaskan, terkait belum dikantonginya izin hotel Nero Nort pihaknya sendiri sangat menyesalkan. Sebab secara aturan harus ada izin dulu baru membangun.

“Jika belum selesai maka tidak bisa mengeluarkan izin. Banyak hal yang harus diselesaikan baru bisa mendapatkan izinnya. Jika clear baru bisa dapatkan izinnya,” tegasnya.

Disisi lain, Kasat Pol PP dan Damkar Lombok Utara Achmad Dharma menyatakan, pihaknya sendiri akan siap melakukan pembongkaran ketika ada instruksi langsung dari pemerintah daerah atas pembangunan yang tidak memiliki izin tersebut.

“Kalau sudah ada keputusan kami siap untuk merobohkan membongkar bangunan itu,” tegasnya. (iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Pelamar PPK dan PPS di KLU Masih Minim

  kicknews.today – Sejak dibuka 15 Oktober kemarin, pendaftaran Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia ...