in

Tak Diurus Pemprov NTB, Barang Ilegal Mudah Masuk Tiga Gili

Aktivitas pengangkutan barang ke Tiga Gili dari Bangsal
Aktivitas pengangkutan barang ke Tiga Gili dari Bangsal

 

kicknews.today – Kurangnya pengamanan dan pengawasan membuat semakin mudahnya distribusi barang yang masuk ke Tiga Gili (Meno, Air, dan Trawangan) Lombok Utara. Hal ini membuat sejumlah barang yang ilegal atau tanpa izin sangat mudah masuk ke daerah pariwisata tersebut.

Situasi ini tak dipungkiri oleh Sekertaris Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah (Diskoperindag dan UKM) Lombok Utara, Dende Dewi.

“Seperti sama-sama kita ketahui posisi gili sekarang ini seperti apa. Kita sudah mengetahui bagaimana barang dari Bali saja bisa masuk ke gili,” ungkapnya, Senin (2/10).

Gili Matra sendiri merupakan zonasi yang dikelola oleh provinsi, maka perihal pengawasan peredaran barang atau yang masuk ke sana sudah wajib menjadi pengawasan Pemerintah NTB. Hanya saja, untuk implementasinya justru terkesan berjalan sendiri-sendiri.

“Memang yang punya ranah ini Pemprov. Dalam aturan juga itu dijelaskan, tapi kalau ada masukan atau temuan dari masyarakat kita akan turun, tidak mungkin lepas tangan,” katanya.

Terkait temuan selama ini, pihaknya belum bisa mendeteksi. Sebab, setelah pengambil alihan oleh provinsi membuat pihaknya tidak bergerak cepat dalam hal pengawasan. Pengawasan penyaluran barang bukan menjadi kewajiban kabupaten setelah pengambilan kewenangan oleh provinsi sesuai Permendagri 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga lingkup daerah saat ini menjadi terbatas.

“Kalaupun kita melakukan pengawasan harus ada dasar apa, dan kita sudah membahas pada penyusunan KUA PPAS APBD 2018. Kita rencananya mau masukin lagi pengawasan, cuman waktu ke Kementrian diminta jangan dinaikan karena nanti akan bermasalah terkait penganggaran,” jelasnya.

“Jika provinsi melakukan pengawasan diharapkan lebih itens untuk turun, dan sebaiknya harus ada pemberitahuan ke kami di daerah agar bersama-sama turun melakukan pengawasan. Kami punya tanggungjawab terhadap wilayah di daerah terkait barang dan jasanya,” imbuh mantan Kabid Perdagangan ini.

Industri atau perusahaan yang menyalurkan barang ke Tiga Gili harus punya izin. Jika UKM maka harus izin ke tingkat kecamatan, jika di atas Rp 500 juta maka harus mengurus izin ke Dinas Tenaga Kerja Pemnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM dan PTSP) Lombok Utara.

“Kami mengeluarkan izin-izin usaha skala besar. Sedangkan, penyeberangan barang itu kewenangan Dishublutkan,” ucap Kepala Disnaker PM dan PTSP Lombok Utara Vidi Eka Kusuma melalui Kabid Pelayanan Perizinan, Suryadin. (iko)