in

Sarana Medical Tourism di RSUD Tanjung Butuh Rp 15 Miliar

Gedung RSUD Tanjung KLU (foto: Riko)
Gedung RSUD Tanjung KLU (foto: Riko)

 

kicknews.today – Untuk mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai lokasi yang dapat menerima medical tourism, diperlukan berbagai upaya guna melengkapi sejumlah sarana dan prasarana. Namun sebagai daerah pariwisata, sudah sepatutnya RSUD menarapkan pola serupa bagi para pasien.

“Sekarang ini memang belum, karena masih banyak peralatan kita yang tidak memadai,” ungkap Dirut RSUD Tanjung Lalu Bahrudin, Kamis (28/9).

Paling tidak dibutuhkan anggaran sekitar Rp 15 miliar agar RSUD dapat menerima pasien medical tourism. Anggaran tersebut selain untuk membangun sejumlah ruangan juga untuk pengadaan Hyperbaric Chamber (terapi oksigen hiperbarik).

“Jika anggaran Rp 15 miliar tentu bisa. Kenapa kita butuh Hyperbaric ini, karena banyak dari wisman sendiri atau masyarakat yang melakukan aktivitas diving di laut,” jelasnya.

Menurutnya, pasien di RSUD yang notabene merupakan wisman cukup banyak, bahkan jumlahnya dalam satu bulan bisa mencapai lima orang lebih. Supaya dapat menampung medical tourism tentu standar tinggi skala internasional harus diberlakukan di lokasi pelayanan terbesar di KLU ini.

“Wisatawan yang ada di Gili Trawangan biasanya langsung ke Sangla. Artinya kami di sini hanya sebagai transit saja sebelum dirujuk,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan sejumlah anggaran pada APBD 2018 dengan harapan kalangan DPRD Lombok Utara dapat mengolkan saat pembahasan. Sebab pihaknya menilai, banyak manfaat yang akan dirasakan.

“Saya harap DPR dapat memberikan kelonggaran kebijakan guna menyetujui apa yang akan dihajatkan,” harapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Lombok Utara Artadi menaggapi permintaan dirut RSUD Tanjung mengaku sangat mendukung. Namun apa yang diusulkan harus dibahas dan dipelajari terlebih dulu sehingga dapat di singkronkan dengan keuangan daerah.

“Pada intinya kami di DPR setuju saja tetapi perencanaannya harus jelas apalagi ini untuk kepentingan banyak orang terkait pelayanan,” ucapnya.

“Kita akan pelajari dulu dan disesuaikan juga dengan keuangan daerah,” pungkas Politisi Gerindra ini. (iko)