BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Status Darurat Kekeringan NTB jadi Atensi Presiden

Presiden Jokowi

 

Mataram – Status darurat bencana kekeringan yang ditetapkan oleh Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, yang tertuang dalam bentuk SK bernomor 365 – 656 tahun 2017 mendapat atensi dari Presiden RI, Ir. Joko Widodo.

Presiden mengundang Pemda NTB bersama sejumlah pemda lain dalam rapat terbatas di Jakarta, Rabu (13/09) terkait masalah ini. Pada rapat itu juga hadir Menteri PU-PR, dan menteri lainnya.

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin yang hadir mewakili Pemda NTB mengatakan, saat itu dirinya adalah orang pertama yang diminta Pak Presiden menyampaikan kondisi daerah.

Sesuai dengan yang dilaporkan instansi terkait, sebanyak 318 desa di 71 kecamatan yang terdampak kekeringan. Tersebar di sembilan kabupaten/kota meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Total 640.048 jiwa atau 127.940 KK terdampak oleh kekeringan tersebut.

Amin juga mengajukan anggaran yang dibutuhkan berdasarkan perhitungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, sebesar 40 Miliar sebagai dana siap pake yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Usulan tersebut, kata Amin, langsung disanggupi Presiden dan meminta Kepala BNPB menganggarkan dana untuk penanganan kekeringan dalam jangka panjang. Alasannya karena anggaran itu tidak dapat dipergunakan dalam kebutuhan mendesak, terutama di tahun ini, melainkan perencanaan kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2018.

“Syukurnya kita langsung ditanggapi. Saat itu, Kepala BNPB sebutkan ada dana siap pakai Rp 150 miliiar. Tapi untuk semua provinsi, Pak Presiden perintahkan atensi NTB, ” tutur Amin, Jumat (15/9).

Amin memaparkan, anggaran yang diusulkan sebesar Rp 40 milliar itu, direalisasikan tahun 2018 untuk kebutuhan infrastruktur seperti pembangunan waduk, pengolahan sumber air, cekdam, irigasi dan lainnya. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang matang dari daerah.

“Terealisasinya di tahun 2018. Nah, untuk saat ini kita gunakan dana APBD, kemampuan distribusi air sesuai kebutuhan di tempat yang memang butuh,” kata dia.

Selain usulan dana siapa pakai, Provinsi NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum juga mengajukan bantuan fasilitas sarana prasarana, seperti tandon, sumur bor dalam dan lainnya.

Amin meyakini bahwa pengajuan itu akan terealisasi sesuai harapan. Karena hal itu sudah mendapat atensi dan perintah langsung dari Presiden.

“Kita optimis karena itu direktif. Tapi tidak bisa langsung serta merta tanpa usulan dan jemput bola,” ujarnya.

Amin menambahkan, pada rapat itu juga dipaparkan kondisi kekeringan oleh BMKG Pusat bahwa kekeringan akan melanda hingga bulan Oktober mendatang.

“Musim hujan diperkirakan turun di bulan November. Selain itu BMKG juga memaparkan kondisi kekeringan di daerah Jawa, mencapai 300 hari. Artinya kondisi kekeringan kita masih ada yang lebih tinggi,” pungkasnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Megawati dan Jokowi akan Hadiri Konbes NU di NTB

  kicknews.today – Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfrensi Besar (Munas – Konbes) Nahdlatul Ulama ...