in

PTUN Batalkan SK Bupati Lombok Barat

Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid
Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid

 

Mataram – Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nusa Tenggara Barat, membatalkan surat keputusan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid terkait Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gili Gede Indah Musdan periode 2017-2013.

Majelis Hakim yang dipimpin Rahmi Afriza menyampaikan keputusannya dalam persidangan akhir yang digelar pada Selasa (12/9).

Dalam putusannya, Majelis Hakim membatalkan dan menyatakan SK Bupati Lombok Barat Nomor 15/01/BPMPD/2017, tertanggal 9 Januari 2017, tidak sah.

Namun terkait dengan gugatan pemohon mengenai perhitungan ulang terhadap pemilihan Kades Gili Gede Indah, Majelis Hakim tidak bisa mengabulkannya.

“Kewenangan untuk itu (perhitungan ulang), PTUN tidak ada,” kata Ketua Majelis Hakim Rahmi Afriza di Mataram, Selasa.

Dalam kasus ini, yang bertindak sebagai pemohon gugatan, Abubakar Abdullah, calon yang kalah dalam pemilihan Kades Gili Gede Indah yang berlangsung pada 7 Desember 2016.

Usai persidangannya, kedua pihak, penggugat maupun tergugat dalam hal ini Bupati Lombok Barat belum memberikan tanggapannya. Melainkan akan memanfaatkan batas waktu 14 hari untuk pengajuan bandingnya.

“Putusan ini sifatnya belum ‘Inckracht’ karena masih ada tenggat waktu (14 hari). tapi kita yakin ini sudah jalan keadilan bagi klien kami,” kata Imam Sofian, Ketua Tim Penasihat Hukum pemohon gugatan.

Lebih lanjut, dasar kliennya mengajukan gugatan karena merasa keberatan dengan jalannya Pilkades Gili Gede Indah. Gugatan diajukan karena keberatannya tidak juga diindahkan oleh pihak panitia pelaksana maupun BPD setempat.

“Surat keberatan yang diajukan klien kami tidak ditanggapi, makanya klien kami mengajukan gugatan,” ujarnya.

Keberatan itu berkaitan dengan hasil perhitungan surat suaranya yang beberapa diantaranya dianggap panitia tidak sah karena pencoblosannya dinilai tidak sesuai dengan aturan pemilihan. (ant)