BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

KPK Terima Ratusan Pengaduan Kasus Korupsi, Terbanyak dari Mataram

Satgas Unit Korsup Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suandha

 

Mataram – Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menerima ratusan pengaduan kasus dugaan korupsi dari NTB. Tercatat sejak 2014 hingga saat ini sebanyak 275 pengaduan. Satu diantaranya merupakan kepala daerah. Koordinator Korsup Pencegahan KPK RI, Asep Rahmat Suwanda, memaparkan satu persatu data pengaduan masyarakat yang masuk di KPK RI sejak tahun 2014 hingga 2017 berdasarkan Kabupaten dan Kota khusus di Provinsi NTB.

Baca Juga:

Mulai dari Kabupaten Dompu, sebanyak 13 pengaduan dari masyarakat dengan rincian, tahun 2014 ada 4 pengaduan, 5 pengaduan di tahun 2015, terus bertambah tahun 2016 ada 4 pengaduan. “Untuk tahun 2017 masih belum ada,” ungkapnya, usai  paparkan materi sosialisasi pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada Jum’at (11/8) di Ruang Rapat Utama DPRD NTB. Dia mengatakan, jenis pengaduan masyarakat yang masuk di KPK itu yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, non tindak pidana korupsi, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, penyuapan dan tindak perbuatan curang. Kemudian untuk Kabupaten Bima sebanyak 22 pengaduan rincian tahun 2014 sebanyak tiga, dilanjutkan tahun 2015 ada delapan pengaduan, 2016 sebanyak 10 pengaduan, dan 2017 ada 1 pengaduan. Kota Bima tercatat 15 pengaduan, di tahun 2014, delapan pengaduan, 2015 tiga pengaduan dan 2016 sebanyak empat pengaduan. Beralih ke Kabupaten Lombok Barat, total pengaduan 37, di tahun 2014 ada 12 pengaduan, 2015 ada 18 pengaduan, 2016 tujuh pengaduan. Kabupaten Lombok Tengah, total 17 pengaduan rincian di tahun 2014, delapan pengaduan, 2015 enam pengaduan, 2016 ada 1 pengaduan, tahun 2017 ini ada dua pengaduan.

Dilanjutkan Kabupaten Lombok Timur, sebanyak 14 pengaduan yakni di tahun 2014 ada enam pengaduan, 2015 Lima pengaduan dan 2016, tiga pengaduan. Kabupaten Lombok Utara sebanyak 12 pengaduan rincian, di tahun 2014 Tiga pengaduan, 2015 Empat pengaduan, 2016 juga empat pengaduan, dan ada satu di tahun 2017 ini. Dia mengaku, Khusus Kota Mataram terbanyak mencapai 106  pengaduan. rincian di tahun 2014 ada 54 pengaduan, 2015 sebanyak 22 pengaduan, 2016 ada 24 pengaduan, dan 2017 ada enam pengaduan.

Pindah lagi ke Kabupaten Sumbawa, total pengaduan sebanyak 21 di tahun 2014 ada Delapan pengaduan, tahun 2015 enam pengaduan dan tahun 2016 tujuh pengaduan. Terakhir Kabupaten Sumbawa Barat, sebanyak 18 Pengaduan, dengan rincian di tahun 2014 tujuh pengaduan, tahun 2015 satu pengaduan dan untuk 2016 sembilan pengaduan. Dikatakan Asep, pada prinsipnya, semua pengaduan itu akan diproses oleh KPK. Namun, melihat dari jenis kasus akhirnya diserahkan ke aparat penegak hukum di NTB untuk dituntaskan. “Memang ada yang langsung ditangani KPK. Tapi, disaat pengaduan masuk tahapan penyelidikan maka tidak dapat kami ekspose,” katanya

. Asep menegaskan, tidak semua laporan korupsi yang masuk di KPK kemudian langsung ditangani. Tergantung jenis atau kategori, jika dalam pelaporan hanya dilakukan oleh Kepala Dinas (Eselon II), maka KPK tidak punya kewenangan untuk memprosesnya. Karena, kepala dinas bersangkutan bukan kategori penyelenggara negara yang bisa ditangani oleh KPK. “Nah, posisi KPK hanya melakukan tindak supervisi saja,” ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh salah satu Kepala Daerah di NTB sedang ditangani pihak KPK. Akan tetapi, tidak bisa diekspose, lantaran masih proses internal.”KPK masih merahasiakan sehingga belum di ekspose ke public. Artinya, prosesnya masih internal, jika tersangka ditetapkan baru di ekspose, sesuai UU Hukum Acara,” tutupnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Pemkot Mataram Siapkan Free Wifi di Lokasi Tongkrongan ini

  Mataram – Guna memudahkan akses informasi berbasis dalam jaringan (daring), Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram ...