BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Empat Biro Perjalanan Terendus Kemenag ‘Sejenis’ First Travel

Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag RI, Mastuki

 

Jakarta – Empat biro perjalanan haji dan umrah terendus oleh Kementerian Agama RI ‘sejenis’ dengan First Travel (PT First Anugerah Kaya Wisata). Hal ini karena keempat biro perjalanan tersebut diduga turut menelantarkan jemaahnya.

“Ada kurang lebih empat biro perjalanan, tapi mohon maaf, saya tak bisa menyebutkan sebelum nanti Surat Keputusan (SK) berlaku” kata Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag RI, Mastuki Sabtu (12/8) pada acara diskusi di bilangan Cikini.

BACA JUGA:

Yang pasti empat biro perjalanan haji dan umrah tersebut, lanjut Mastuki, telah memenuhi pelanggaran hukum. Kemenag berjanji keempat biro perjalanan itu akan dilakukan tindakan yang sama seperti yang lakukan pada manajemen First Travel.”Tak akan ada diskriminasi,” kata Mastuki tegas.

Dalam kasus First Travel, kepolisian telah menetapkan Direktur Umum First Travel Andika Surachman Siregar dan istrinya yang merupakan Direktur Perusahaan, Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai tersangka.

Penyidik menjerat keduanya dengan pasal 55 juncto pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasangan suami istri tersebut ditangkap penyidik saat berada di Kantor Kementerian Agama, Rabu (9/8)) lalu.

Kerugian negara yang ditimbulkan First Travel diperkirakan oleh Bareskrim Polri sekitar Rp 550 miliar, dimana nominal ini dikalkulasi dari jumlah jamaah umrah yang telah melunasi biaya sebesar Rp. 14,5 juta namun belum diberangkatkan yakni 35.000 jamaah.

Setidaknya ada dua langkah yang akan diambil oleh Kementerian Agama dalam mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang, ujar Mastuki, diantaranya memperketat pelaporan dan akreditasi serta merevisi Peraturan Menteri Agama (PMA) ke Mahkamah Agung.

Langkah antisipasi ini dinilai mungkin untuk dilakukan mengingat saat ini Kemenag sudah memiliki direktorat khusus membidani haji dan umrah. Sedangkan terkait revisi PMA, kata Mastuki, diperlukan sebagai dasar pengetatannya.”Tapi sebenarnya UU PMA yang sekarang sudah sangat ketat,” ujar Mastuki.

Sejalan dengan Mastuki, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid mengamini rencana Kemenag itu. Dia mengaku bahwa DPR saat ini sedang merancang RUU baru yang akan mengatur ketentuan umrah.

“Akan ada RUU yang membahas ketentuan umrah yang belum ada,” kata Sujahid menyudahi. (red)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Di NTB, Alumni Al-Azhar Singgung “Fatwa Medsos” dan Bahas Isu Penting Masyarakat Muslim Dunia

  kicknews.today – Konferensi Internasional Alumni Al-Azhar dan Multaqa IV  diselenggarakan di Islamic Center Mataram ...