BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Kata Rachmat Hidayat, Kok Pemerintah Majdi-Amin Begini, ya?

Anggota DPR RI Dapil NTB H Rachmat Hidayat tuding Pemerintahan TGB-Amin gagal

 

Mataram – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), salah satu partai pengusung kemenangan pasangan TGH M Zainul Majdi – H Muh Amin pada Pilgub 2013 lalu, membuat pernyataan menyentak. Partai ini menilai, kepemimpinan pasangan tersebut gagal total.

Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat, orang nomor satu di partai banteng moncong putih itu memaparkan alasan penilaiannya. Bahwa dalam kepemimpinan M Zainul Majdi – H Muh Amin yang mengatasnamakan Pemprov NTB, telah menjual sejumlah aset potensial tanpa mempertimbangkan kepentingan ke depan.

BACA JUGA:

Adapun aset yang dimaksud antara lain, penjualan saham sebanyak 6 persen yang dimiliki daerah  dengan mekanisme tidak berdasarkan peraturan perundang undangan, dan aset yang berada di Bandara Internasional Lombok yang digunakan PT Angkasa Pura (AP), yang dijual dengan perhitungan sepihak oleh Angkasa Pura.

Yang paling parah, aset provinsi seluas 1.175 hektar yang sebelumnya dikuasai Bali Tourism Developmen Coorporation (BTDC) yang jelas-jelas memiliki hak pengelolaan (HPL) diserahkan kepada BUMN yang saat ini dikelola ITDC tanpa ada usah mengambilnya kembali.

“Kok Pemerintah Majdi-Amin begini ya. Semau-maunya jual sana, jual sini,” ungkapnya di Kantor DPD PDI-P NTB, jalan Lingkar Selatan Mataram, Selasa (8/8).

Kegagalan yang dimaksud juga bukan sekedar terhadap penjual aset. Banyak persoalan seperti pada proses divestasi masih menyisakan masalah. Yaitu dividen belum diterima daerah, mekanisme penjualan selalu menimbulkan permasalahan karena kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. “Ketika seperti ini, artinya Pemerintahan TGB-AMIN gagal memahami aturan,” tegasnya.

Dia melanjutkan, dalam konteks pariwisata. Pemprov membentuk Perda Wisata Halal dan Perda Pramuwisata. Akan tetapi sampai hari ini destinasi wisata NTB tidak ada perubahan. Dibuktikan dengan Pantai Senggigi yang sekarang tidak berubah bentuk model penataannya. Tidak ada sarana-prasarana ditemukan di obyek wisata, dan mana hasil wisata halal tersebut.

Menurutnya, perlu dikaji sebelum membuat Perda Halal. Kedatangan wisatawan asing ke NTB untuk berlibur, mereka juga tidak mengetahui mana halal dan tidak. Justru dengan brand wisata halal diyakini akan mengurangi angka kunjungan wisatawan asing. “Malah mereka takut karena tidak bisa menikmati makanan kesukaannya. Itu harus dipertimbangkan,” ujar dia.

Rachmat mempertanyakan program prioritas pemprov seperti PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut), ADONO (Angka Drop Out Nol) Pendidikan, AKINO (Angka kematian Nol) dibidang kesehatan dan program 200 ribu pengusaha baru. Baginya, itu diduga tidak jelas alias nihil tidak ada pengusaha yang lahir sesuai misi program.

“Semua program itu terkubur, tidak ada dampak dirasakan masyarakat, mana kuburnya? Ini anggarannya tidak main-main loh, ” kritiknya

Dia juga menyayangkan ketika muncul Peraturan Presiden No 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015 hingga 2019, bahwa seluruh daerah kabupaten di NTB masuk kategori terbelakang.

“Lantas dimana penempatan program untuk masyarakat supaya tidak dinyatakan tertinggal. Sehingga, jangan mengklaim program dan capaian sukses. Malu, dong,” ujarnya blak-blakan.

Kalau mengacu pada indikator kinerja pada RPJMD 2014-2018, lanjut anggota DPR RI Dapil NTB itu, semuanya tidak ada yang tercapai. Buktinya bidang ekonomi, target pertumbuhan 5,85 hingga 6,00 persen terealisasi hanya 5,71 persen. Penurunan kemiskinan hanya terealisasi 16,02 persen dari target RPJMD sebesar 14,25 persen. Begitu juga dengan pertumbuhan investasi dari target 8,50 persen hanya terealisasi 7,50 persen.

Demikian pula pertumbuhan PAD, target 15,06 persen terealisasi 14,18 persen. Cakupan air bersih target 78,50 persen bisa realisasi 78,40. Penurunan angka buta huruf dari target 11,77 persen terealisasi 12,94, ada perbaikan 1,17.

“Yang minus itu, rata rata usia kawin, target pemprov 22,15 persen terealisasi 20,15 persen, kualitas lingkungan hidup target 99,57 persen baru terealisasi 81,20 persen. Dan terakhir, kemantapan jalan provinsi target 88,80 persen hanya bisa terealisasi hanya 72,10 persen,” paparnya sembari menegaskan kalau mau membantah, mari bersama menguji dan melakukan investigasi.

Terakhir, sebutnya, tata kelola pemerintahan yang tidak tepat. Dimana pejabat yang memiliki kompetensi ditempatkan pada bukan bidangnya, sehingga wajar jika tidak ada indikator RPJMD tercapai.

“Berdasarkan hasil Rakerda PDI-P, dari analisa dan kajian tersebut PDIP yang dulu sebagai pengusung, kini kami memberikan penilaian. Bahwa Majdi-Amin gagal dalam memimpin NTB,” ungkapnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Masa Pergerakan Heroik di NTB sebelum Lahirnya Budi Utomo

  Jauh sebelum kebangkitan nasional dideklarasikan, di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah berlangsung berbagai revolusi ...