in

Penjualan Saham PT DMB Belum Jelas, Pimpinan Dewan Buru-buru Teken KUA-PPAS

Ketua fraksi PKS, Johan Rosihan dan Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, Ruslan Turmuzi (foto: prm)
Ketua Fraksi PKS, Johan Rosihan dan Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, Ruslan Turmuzi (foto: prm)

 

Mataram – Pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai otoriter. Ini tanggapan sejumlah fraksi atas sikap pimpinan yang secara sepihak dalam menandatangani Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), terkait dengan pembayaran penjualan 6 persen saham PT DMB ke PT AMNT.  Kebijakan tertandatangani tanpa sebelumnya ada pembahasan dan persetujuan fraksi-fraksi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB Ruslan Turmuzi menilai, sikap dan tindakan pimpinannya sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku.

Baca Juga:

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”700″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]BACA JUGA :[/su_posts]

“Mestinya kita menunggu kuorum dulu, apalagi ini membahas KUA-PPAS. Tetapi apa yang terjadi dan ditunjukkan pimpinan adalah tindakan kesewenangan,” ungkapnya, Kamis (20/7).

Ruslan menyebutkan, saat rapat pembahasan KUA PPAS, anggota yang hadir hanya segelintir orang. Diantaranya Ketua DPRD, Wakil Ketua satu orang, beberapa anggota, serta satu Ketua Fraksi.

Ia menilai sikap terburu-buru pimpinan DPRD NTB menandatangani, erat kaitannya dengan belum jelasnya pembayaran penjualan 6 persen saham PT DMB ke PT AMNT.

“Ada hal yang sangat penting, salah satunya hasil penjualan 6 persen saham PT DMB. Itu masih piutang. Yang kita baru terima adalah dividen, lalu penjelasan soal penjualan saham itu mana?” tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, dalam pembahasan ke depan ia sangat berharap agar KUA-PPAS dikaji ulang, sehingga menemukan formulasi yang baik.

“Tidak bisa buat keputusan sendiri, butuh persetujuan anggota, bukan pimpinan saja,” ungkapnya ketus.

Protes keras juga dikemukakan Ketua Fraksi PKS Johan Rosihan. Ia  memnganggap pimpinan DPRD tidak rasional. Aturannya, sebelum ada penandatangan KUA-PPAS, mestinya pimpinan mendengarkan pendapat seluruh anggota, terutama terkait poin-poin yang ada dalam KUA-PPAS. Setelah ada kesepakatan, baru pimpinan bersama eksekutif dan anggota menandatanganinya.

Johan mengaku terkejut, karena tajuk dalam undangan yang diterimanya adalah rapat pembahasan, bukan penandatanganan.

“Aneh bin ajaib, di undangan diminta hadir untuk pembahasan. Lalu apa mau dibahas kalau begini? Waktu rapat pun mepet dengan waktunya shalat zuhur. Begitu selesai shalat kita masuk ruang rapat dengan anggota lain, tiba-tiba rapat sudah bubar dan KUA-PPAS sudah ditandatangani. Iya sekalian jangan ada rapat,” ujar Johan kesal.

Sikap pimpinan itu justru memicu kecurigaan. Bahwa dipercepatnya penandatangan KUA-PPAS, karena pimpinan DPRD khawatir sejumlah fraksi mempertanyakan kejelasan dari hasil penjualan 6 persen saham PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT).

Sebab, hingga kini belum juga ada kejelasan terkait pembayaran penjualan saham tersebut. “Kalau begini wajar kita curiga keabsahan KUA-PPAS ini, apa maksudnya buru-buru ditandatangani tanpa kehadiran anggota lainnya,” cetus Johan.

Johan mengatakan, langkah pimpinan DPRD melanggar aturan atau tata tertib, tidak menghargai dan cenderung ingin berkonfrontasi dengan para anggota. “Sama artinya pimpinan mengajak kita ‘perang,” tegasnya. (prm)