in

Ketika BPS Rilis Kenaikan Angka Kemiskinan, Malah Disalahkan Pemprov

Potret warga miskin di Blanting, Lombok Timur
Potret warga miskin di Blanting, Lombok Timur

 

Mataram – Klaim Pemprov Nusa tenggara Barat (NTB) dalam menyebut angka kemiskinan yang selalu berkurang, tidak sesuai fakta sebenarnya. Angka kemiskinan tersebut selalu bertambah, disebabkan selama ini selalu bermain target angka, tanpa diiringi kebijakan yang mengarah ke masyarakat.

Anehnya, ketika BPS merilis data kenaikan angka kemiskinan, justru disalahkan oleh Pemprov. “Padahal BPS ‘kan lembaga negara yang dipercaya dalam hal angka,” kata anggota DPRD NTB, Raihan Anwar, di Mataram, Jum’at (21/7).

Baca Juga:

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”4303″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]BACA JUGA :[/su_posts]

Dia memaparkan, angka kemiskinan di NTB bertambah 7.000 lebih, dari data dihimpun BPS  pada bulan Maret 2017. Di tahun 2016 anggaran belanja modal untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut mencapai Rp 800 miliar, di tahun 2017 justru ditambah menjadi Rp 1,3 triliun.

“Ini yang sangat tidak masuk akal dan aneh. Kenapa semakin tinggi untuk biaya menurunkan angka kemiskinan, malah angka kemiskinan makin meningkat. Ini bagai sebuah anomali saja, ” kata anggota Komisi II DPRD NTB itu.

Raihan tak memungkiri, menurunkan angka kemiskinan seperti yang diamanatkan RPJMD pemerintah provinsi sebesar 12, 5 persen, bukan pekerjaan mudah. Namun, perlu dikoreksi apa saja jenis program untuk rakyat, sehingga nanti pada akhir masa jabatan TGB-Amin, mereka tidak dianggap gagal dalam menjalankan visi misi. (prm)