BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Kalau Kepala Daerah Maju di Pilkada boleh Cuti, DPR juga mau dong…

Komisioner Bawaslu NTB, Bambang Karyono

 

Mataram – Komisioner Bawaslu NTB, Bambang Karyono menegaskan bahwa aturan tentang tidak harus mundurnya kepala daerah yang mencalonkan diri pada pilkada di daerah yang sama, telah bersifat final.

Hanya saja saat ini disebutkannya bahwa memang ada proses yudicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan dari DPR, agar mendapat perlakuan yang sama dalam proses pilkada.

BACA JUGA:

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”654″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]BACA JUGA :[/su_posts]

“yang diproses oleh MK itu adalah keinginan DPR untuk mendapat perlakuan yang sama dengan kepala daerah, tidak harus mundur jika maju sebagai calon pada pilkada di daerah yang bersangkutan,” ungkap Bambang yang dikonfirmasi kicknews baru-baru ini di Mataram.

Maka menurutnya apapun keputusan yang akan dikeluarkan MK nantinya terkait UU No 10 Tahun 2016, yang didalamnya tertuang aturan pelaksanaan pilkada tersebut, tetap tidak merubah posisi kepala daerah yang maju pada Pilkada 2018 mendatang.

“Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang maju mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di daerah yang sama itu juga cuti,” jelasnya.

Menurutnya bahwa penjabaran tentang kalimat ‘harus berhenti jika mencalonkan diri pada daerah yang berbeda’ dalam aturan tersebut, tidak berlaku bagi kepala daerah tingkat dua yang naik tingkat menjadi calon kepala daerah tingkat satu di provinsi yang sama.

Disebutkannya juga bahwa pertimbangan pemerintah untuk memberi kesempatan cuti saat kampanye ini, dikarenakan akan ada ratusan jabatan yang kosong selama lebih dari enam bulan, jika kepala daerah yang maju dalam pilkada diharuskan untuk berhenti. Hal ini akibat dari penetapan aturan pilkada serentak yang diberlakukan.

Sementara terkait RUU Pemilu yang kini sedang dalam proses pembahasan di DPR RI, Bambang menjelaskan bahwa hal itu tetap juga tidak akan merubah sistem yang akan digunakan pada Pilkada 2018. Karena meski disahkan dengan adanya perubahan aturan terkait mundur tidaknya kepala daerah, baru akan mulai digunakan Tahun 2019. Karena setiap Undang-Undang yang disahkan diwajibkan untuk melalui proses sosialisasi selama minimal satu tahun, sebelum mulai diberlakukan. (hl)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Kunjungan ke Lombok, Panglima: TNI-Polri jangan mudah diadu dalam Pilkada

  kicknews.today – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminta jajaran TNI – Polri  selalu ...