BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Pembangunan Kereta Gantung di Rinjani itu Ide Keren!

Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemhub) Cucu Mulyana (foto: prm)

 

Jakarta – Beberapa waktu lalu, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi sempat mengkritisi rencana Bupati Lombok Tengah, H Muh Suhaili FT yang berobsesi membangun kereta gantung di Gunung Rinjani. Bahkan, dia menegaskan pembangunan di kawasan hutan lindung tidak boleh dilakukan jika melanggar undang-undang.

“Untuk bisa membangun sesuatu di kawasan hutan lindung, harus mendapatkan izin , apalagi di kawasan hutan lindung, aturannya ketat,” ungkapnya belum lama ini.

Baca Juga:

Ia pun mencontohkan, ketika pemerintah provinsi ingin memperlebar jalan dari Lombok Internasional Airport (LIA) menuju kawasan wisata Kuta, Lombok Tengah, begitu sulitnya.

Komentar lain datang dari Kepala Balai TNGR NTB, Dr R Agus Budi Santoso, yang mengatakan untuk membuat kereta gantung harus mengikuti prosedur aturan. Demikian pula letak dan posisi yang hendak dibangun, pihak TNGR tidak tahu-menahu. Ihwal kawasan nasional Rinjani sendiri, terbagi menjadi beberapa titik, yaitu Rinjani timur, utara dan selatan.

“Betul apa yang disampaikan oleh pak Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi. Ada aturan yang mengatur hutan lindung, tidak sembarangan,” katanya.

Agus memaparkan, di kawasan TNGR memang ada kawasan yang diperbolehkan untuk membangun usaha ada. Ada dua zona, yakni pemanfaatan yang diperbolehkan,  misalnya membangun fasilitas hotel. Ada juga zonasi publik yang tidak diperbolehkan.

Disinggung informasi rencana pembangunan kereta itu dari Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara menuju Segara Anak, Agus mengatakan, secara aturan perundangan dirinya tidak menghafal zona dimaksud. Tetapi, pihaknya akan melihat dan memetakan berdasarkan maping zona, apakah masuk zona pemanfaatan blok usaha atau publik. Jika petanya mengarah pada zona blok usaha, menurutnya  tidak ada masalah.

Peraturan zonasi berdasarkan  peta kehutanan diatur dalam peraturan Menteri kehutanan nomor 48 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian.

Namun, Kementerian Perhubungan justru mendukung ide pembangunan kereta gantung yang digagas Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diberitakan bekerja sama dengan investor asal Cina.

“Itu ide keren, apalagi ide kereta gantung, kan belum ada di Indonesia,” ungkap Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemhub) Cucu Mulyana saat menerima kunjungan kerja pejabat Dinas Perhubungan dan DPRD NTB di Jakarta, Senin (17/7).

Dikatakannya, secara regulasi izin pembangunan fasilitas kereta gantung tersebut berada di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, namun secara pribadi dia sangat mendukung rencana tersebut benar-benar terealisasi.

“Ini pertama di Indonesia karena, Karena, fasilitas kereta Gantung itu hanya ada di negara-negara di Eropa, Asia, dan Australia,” katanya.

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat mestinya bisa sama-sama mengawal rencana pembangunan kereta gantung tersebut, meski pihaknya mendengar rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) tersebut mendapat penolakan masyarakat.

“Saya aja bukan orang Lombok, sangat mendukung Ide dan mimpi itu,” ujarnya menandaskan. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

NTB Belum Ada Regulasi Transportasi Online, Dishub Konsultasi ke Kemenhub

  Jakarta – Keberadaan transportasi online baik roda dua maupun roda empat di Nusa Tenggara ...