BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

NTB Belum Ada Regulasi Transportasi Online, Dishub Konsultasi ke Kemenhub

Sekretaris Dishub NTB, Ary Purwantini, bersama Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Cucu Mulyana (foto: prm)

 

Jakarta – Keberadaan transportasi online baik roda dua maupun roda empat di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berpolemik. Hal itu membuat Dinas Perhubungan NTB datangi Kementerian Perhubungan untuk menyinkronisasi regulasi tersebut.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) NTB Ary Purwantini mengatakan, meski usia transportasi daring di NTB baru bermunculan, namun hal ini tidak menyurutkan langkah Dishub NTB mencari formulasi yang tepat untuk diterapkan di daerah. Dengan menjalin komunikasi dan belajar dari daerah-daerah yang sudah lebih dahulu menghadapi persoalan transportasi online.

Baca Juga:

“Kalau pun masih baru muncul, tapi sudah mulai beroperasi walau belum dilengkapi regulasi,” ungkap Ary dalam pertemuan dengan Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana, dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub JA Barata di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (17/7).

Ary menyampaikan, kedatangannya mewakili Dishub NTB, ingin mendengar penjelasan dan arahan dari Kemenhub terkait persoalan transportasi online. Karena, diskusi seperti ini dirasa sangat memiliki andil penting bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam mengambil kebijakan dan regulasi terkait transportasi online yang sedang marak.

“Apa yang menjadi hasil pertemuan ini semoga ini bisa menjadi acuan bagi daerah mengatur keberadaan transportasi online di daerah agar tidak menjadi gejolak lagi,” ucapnya.

Transportasi daring sendiri tengah menjadi fenomena di NTB, khususnya Kota Mataram dengan kehadiran Go-jek hingga Uber, meski jumlahnya masih belum sebanyak yang ada di kota-kota besar lainnya. Namun perlu ditata dengan regulasi.

Sementara Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan  Darat, Kementerian Perhubungan (Kemhub), Cucu Mulyana yang menerima kedatangan tersebut menjelaskan, keberadaan transportasi online khususnya roda empat, sudah memiliki regulasi jelas yakni peraturan menteri nomor 32 tahun 2016 di revisi menjadi PM nomor 26 tahun 2017 yang mengakomodir transportasi online.

Di dalam Permen itu ditegaskan, keberadaan transportasi online tidak mematikan transportasi konvensional harus bisa berjalan bersamaan. “Keberadaan transportasi online bisa beroperasi dengan syarat, harus memiliki perusahaan tempat bernaung, gudang, bengkel resmi, di KIR. Agar sama seperti konvensional,” tegasnya.

Tidak hanya itu, transportasi online juga harus dilengkapi alat monitor, supaya konsumen bisa melihat berapa jarak tempuh dan besaran biaya harus dibayar. Karena pemerintah telah memberlakukan tarif angkutan sewa khusus atau online, berdasarkan wilayah operasi. Untuk wilayah I yakni Sumatera, Jawa dan Bali, tarif batas atas sebesar Rp 6000 – per km. Kemudian tarif batas bawah Rp 3500 per km.

Sedangkan wilayah II dalam hal ini, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tarif batas atas sebesar Rp 6500  per km dan tarif dasar bawah Rp 3700 per km. “Tarif tersebut sudah diperhitungkan komponen biaya baik secara langsung maupun tidak langsung seperti asuransi pengemudi, penumpang dan kendaraan, juga biaya alat komunikasi,” ujarnya.

Untuk kendaraan roda dua, diakuinya belum ada regulasi sehingga diserahkan ke setiap daerah membuatkan regulasi cukup dengan peraturan daerah atau peraturan gubernur. “Yang sudah ada regulasi untuk transportasi online roda dua hanya ada di Provinsi Gorontalo,” ujarnya. (prm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Kemenhub Sarankan NTB Buat Regulasi Ojek Online

  Jakarta – Sejak 2017, ojek online di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai marak. ...