BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Kemenhub Sarankan NTB Buat Regulasi Ojek Online

ilustrasi ojek online

 

Jakarta – Sejak 2017, ojek online di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai marak. Menurut pantauan Dinas Perhubungan setempat, jumlahnya mencapai 5000 lebih. Kendati belum memiliki regulasi, para pelaku ojek sudah mulai beroperasi.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan sejumlah arahan kepada NTB dalam menyikapi kehadiran transportasi daring. Sebab, khusus transportasi online roda dua belum diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 tahun 2017 hasil revisi dari Permen nomor 32 tahun 2016.

Baca Juga:

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”7383″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]BACA JUGA :[/su_posts]

Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemhub) Cucu Mulyana mengatakan, pemerintah melalui Kemenhub telah menetapkan tarif batas atas dan batas bawah untuk angkutan sewa khusus atau taksi daring (online). “Nah, untuk roda dua, pemerintah daerah setempat bisa mengaturnya dengan dibuatkan peraturan daerah atau peraturan gubernur,” ungkapnya saat tanya jawab bersama Dinas Perhubungan Provinsi NTB, di Jakarta, Senin (17/7).

Ditegaskan Cucu, terhadap transportasi online roda empat, Ia berharap keputusan ini menjadi jalan tengah menyikapi polemik taksi daring dengan taksi reguler. Terlebih, sudah mulai penerapan tarif batas atas dan batas bawah diterbitkan pemerintah berdasarkan usulan dari daerah. Tercatat ada 11 daerah yang mengusulkan besaran tarif, antara lain Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Badan Pengelola Transportasi Jabotabek.

“Kemarin hanya ada 11 provinsi yang mengusulkan ke kita karena tarif itu di dalam mekanisme PM 26 itu diterbitkan pemerintah pusat atas usulan dari daerah. Nah, NTB tidak mengusulkan,” katanya.

Saat ini pemerintah menyimpulkan penerapan tarif batas atas dan batas bawah berdasarkan wilayah, yakni wilayah satu meliputi Jawa, Sumatera, Bali dengan besaran tarif batas bawah sebesar Rp 3.500 dan tarif batas atas sebesar Rp 6.000. Sedangkan wilayah dua meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dengan tarif batas bawah sebesar Rp 3.700 dan tarif batas atas sebesar Rp 6.500.

Ihwal kuota armada transportasi daring, berada pada kewenangan daerah dengan tetap berkoordinasi dengan pusat. Cucu meminta NTB untuk konsultasi dengan Kemenhub terkait kuota armada baik taksi daring maupun konvensional.

“Untuk kuota itu ditetapkan oleh pemerintah  pemerintah daerah yang harus dikonsultasikan dulu dengan Dirjen Perhubungan Darat. Sudah ada Jatim, dan BPTJ yang mengusulkan. NTB kita tunggu konsultasi terkait kuota,” ujarnya.

Cucu menyampaikan, pemerintah harus duduk di tengah-tengah dalam mengakomodir kepentingan taksi daring dan taksi reguler. “Yang harus disampaikan NTB itu untuk dikonsultasikan besaran kuota dengan kita, supaya jangan sampai misalnya taksi online 5 ribu, yang taksi reguler 500 unit, dan sebaliknya.  Itu pasti gejolak. Kita duduk di tengah-tengah, kepentingan hanya yakni bagaimana taksi reguler tetap hidup, dan yang (taksi) online juga tetap berjalan,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Dishub NTB, Ary Purwantini mengatakan, akan membahas dan menginformasikan keputusan pemerintah mengenai tarif atas dan bawah khusus untuk roda empat. Sedangkan regulasi ojek online (roda dua) akan dikoordinasikan dengan pemerintah setempat.

“Kami juga berharap, tidak ada polemik ketika akan menerapkan regulasi transportasi online roda empat itu, begitu pula halnya untuk roda dua akan dicoba koordinasikan,” pungkasnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Kantor Go-Jek Ditutup, Warga Tuntut Kenyamanan Angkot

  Padang – Sejumlah warga di Kota Padang, Sumatera Barat, menuntut penyedia jasa angkutan kota ...