BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Agustus, PKB Umumkan Pasangan yang Diusung Pada Pilkada NTB 2018

Ketua DPW PKB NTB HL Hardian Irfani

 

Mataram – Ketua DPW PKB NTB HL Hardian Irfani menyatakan bahwa partainya akan mengumumkan nama pasangan calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada NTB 2018, pada bulan Agustus 2017. Keputusan itu diambil berdasarkan pada situasi politik di NTB saat ini, yang dinilainya sangat menarik.

“Para calon yang muncul sampai saat ini memiliki kekuatan yang hampir sama rata. Dari hasil survey popularitas dan elektabilitasnya berbeda tipis. PKB  merencanakan paling dulu mengumumkan nama calon, maka tentunya akan merubah kondisi peta politik,” ungkapnya saat ditemui wartawan di kantor DPW PKB di Mataram, Senin (17/7).

Baca Juga:

Ia meyakini bahwa partainya akan sangat menentukan peta politik pada pilkada ini, karena PKB memiliki kekuatan besar NU dibelakangnya. Karenanya mengumumkan lebih awal pasangan yang akan diusung, dinilainya akan berpengaruh besar pada eskalasi peta politik di NTB, sekaligus memberi waktu lebih awal bagi mesin partai untuk cepat bekerja memenangkan pasangan calonnya.

“PKB akan laksanakan pemaparan visi misi semua kandidat yang telah terdaftar dan sudah mengembalikan berkas pendaftaran pada 26 juli 2017. Dari 12 nama yang sudah masuk, biasanya akan terseleksi menjadi 3 nama Calon Gubernur dan 3 calon Wakil Gubernur yang akan dikirim ke DPP,” jelasnya.

Dalam momen yang sama, Ketua DPW PKB juga sempat menyinggung tentang belum rampungnya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari HL Gede Sakti.

“Sampai hari ini kami belum terima keputusan final siapa yang akan menggantikan HL Gede Sakti karena berbagai pertimbangan. Diantaranya terkait aspek politik dan legal formalnya. Kami berharap hal ini segera rampung dan segera ada keputusan,” sebutnya. (hl)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About Redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Kalau Kepala Daerah Maju di Pilkada boleh Cuti, DPR juga mau dong…

  Mataram – Komisioner Bawaslu NTB, Bambang Karyono menegaskan bahwa aturan tentang tidak harus mundurnya ...