Kos-kosan di Mataram Banyak belum punya Ijin, ini Kendala Terealisasinya PAD

kicknews.today – Pemerintah Kota Mataram mengimbau supaya pengelola rumah indekos atau pondokan wajib membayar pajak. Dengan menjamurnya kos-kosan, memunculkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 6 tahun 2014 tentang Juklak Perda Kota Mataram Nomor 2 tahun 2005 tentang Ijin Penyelenggaraan Pondokan.

Kendati demikian, pengurusan ijin tersebut masih angin-anginan. Inilah faktor kendala yang menyebabkan pihak Badan Keuangan Daerah Pemkot Mataram belum maksimal bisa menarik pajak dari bidang usaha tersebut.

 

“Datanya belum masuk, jadi kita belum bisa pastikan berapa potensi PAD dari sana,” ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H Muhammad Syakirin, Selasa (11/7).

Dikatakannya, ada beberapa pengelola yang sedang mengurus ijin operasional kos-kosan ke pihak kelurahan selaku perpanjangan tangan Pemkot. Setelah semua ijin rampung, pihaknya akan mulai menghitung potensi pajak yang dapat ditarik.

“Potensi PAD hanya dapat ditentukan dari jumlah ijin yang masuk. Makanya kita tidak ingin pajak masuk duluan tetapi ijin keluar belakangan,” katanya.

Sambil berjalan, BKD telah melakukan sosialisasi di beberapa kelurahan, mengenai Perwal tersebut.  “Harus ada kesepakatan yang perlu dibangun terlebih dahulu antara kelurahan dengan lingkungan masing-masing. Baru setelah itu kita masuk ke pajaknya,” terangnya.

Menurutnya, dalam Perwal pajak untuk kos-kosan sama dengan pajak hotel. Besarnya 10 persen dari omset usaha. Tetapi, belakangan justru mencuat wacana perubahan jumlah nominal persentasi agar tidak menyerupai hotel.

“Ada wacana untuk mengurangi beberapa persen pajak pondokan di bawah pajak hotel. Kita akan segera bicarakan dengan pimpinan daerah,” pungkasnya.

Lurah Pagesangan Barat, Lalu Sweta Arif, membenarkan minimnya tempat kos-kosan yang memiliki ijin di wilayahnya. Dari 60 unit yang terdata, hanya sekitar 5 persen yang telah mengantongi ijin.

Namun, Lalu Sweta Arif punya jawaban spesifik ilwal perijinan tersebut. Minimnya pengurusan ijin kos-kosan lebih banyak disebabkan bangunan-bangunan tersebut belum memiliki IMB. Sementara IMB menjadi persyaratan mutlak pengurusan perijinan bisnis pondokan.

“Iya memang masih sedikit, banyak yang belum punya IMB juga. Jadinya kita kesulitan untuk mengeluarkan ijinnya. Tetapi kami di kelurahan akan terus berusaha agar semua pengelola bisa segera urus ijin,” ujarnya. (iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat