in

Ini Nominal THR Untuk PNS, Polri dan TNI

 

Mataram – Presiden Joko Widodo telah menandatangani aturan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para PNS dan pejabat publik lainnya.

Aturan THR itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemberian THR Tahun Anggaran 2017. Tunjangan hari raya bagi PNS, prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni sebagaimana dilansir dari laman setkab.

Baca Juga :

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”4802″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]BACA JUGA :[/su_posts]

Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, menurut PP ini, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dibayarkan bulan Juni. Dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya,” bunyi Pasal 6 ayat (1,2) PP ini.

Ketentuan pemberian tunjangan hari raya dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi: a. pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat: 1) Menteri; dan 2) Pejabat Pimpinan tinggi; b. Wakil Menteri; c. Staf Khusus di lingkungan kementerian; d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. Hakim Ad hoc; dan f. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal gaji pokok/penghasilan yang bersifat gaji pokok sebagaimana dimaksud melebihi Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka tunjangan hari raya yang dibayarkan adalah sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),” bunyi Pasal 7 ayat 5 PP ini.

Pemberian dana THR ini bersumber dari dana menggunakan dana dari Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 yang telah diteken oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 13 Juni 2017 itu. (red)