BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

KPU Berikan Penyegaran Aturan PAW

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Hasyim Asy’ari (kiri)

 

Mataram – Menjelang Pilkada serentak 2018 di Nusa Tenggara Barat (NTB), Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penyegaran sekaligus pemahaman lebih luas tentang mekanisme pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Penyegaran ini diberikan karena proses PAW penting untuk diketahui bagi semua pemangku kepentingan. Ini mengingat banyaknya bakal calon yang berasal dari anggota legislatif” kata Hasyim Asy’ari, anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pusat pada kegiatan Penyegaran dan Pemahaman  Tentang Mekanisme PAW di Mataram, Kamis (18/5).

Kegiatan tersebut diikuti para pengurus partai, serta Komisioner KPU Kabupaten/Kota se-NTB.

BACA JUGA:

Hasyim mengatakan, dalam proses PAW terkadang menemui sejumlah permasalahan, khususnya mengenai SK pemberhentian dan SK penggantian. Usulan terhadap kedua SK tersebut tidak diatur dalam Peraturan KPU. Tetapi hal ini merupakan kewenangan pimpinan DPR, DPD, dan DPRD dalam proses administrasi pengajuan usulan PAW. Karena itu, KPU tidak dapat mengatur apakah kedua SK tersebut diajukan secara bersamaan atau terpisah.

Kendati demikian, kata Hasyim, KPU berhak mengklarifikasi terhadap SK tersebut. Terlebih misalnya, pengajuan PAW sedang dalam proses hukum dengan kata lain gugatan kedua belah pihak. KPU harus hukumnya mengklarifikasi dan menunggu proses hukum tetap.

Menurutnya, selain menggelar Pilgub NTB 2018, terdapat tiga kabupaten/kota yang akan melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada). Yaitu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Bima.

“Tentunya kesemua daerah tersebut berpotensi ada calon yang berasal dari anggota DPR atau DPRD,” ucap Hasyim.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshori mengatakan, penyegaran dan pemahaman mengenai aturan atau regulasi juga diberikan. Khususnya tentang PAW, diatur dalam UU No 17 tahun 2014, UU No 23 tahun 2014, PKPU No 22 tahun 2010, PKPU No 3 Tahun 2011, dan PKPU No2 tahun 2016.

“Termasuk kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mencari solusi tentang kasus-kasus PAW yang ada di NTB saat ini,” ungkap Aksar.(prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Anggota Dewan gagal paham soal UU Pilkada, begini klarifikasi KPU NTB

  Mataram – Beberapa hari lalu para anggota DPRD NTB melakukan kegiatan bimbingan teknis (bintek)  ...