BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Nah lho… Begini Nasib Oknum Dewan yang Nikah lagi Tanpa Ijin Istri

JA memegang tas bersama istri sirinya saat berjalan menuju ruang pemeriksaan di Kejari Mataram

 

Mataram – Seorang anggota DPRD Provinsi NTB berinisial JA digiring dari Polda NTB menuju Kejati NTB.  Pria dari Fraksi PBB dapil KLU ini dijerat kasus pernikahan siri tanpa persetujuan istri pertama. JA dibawa dari Polda NTB ke Kejati pagi tadi, Kamis (18/5).

JA diancam melanggar pasal 279 KUHP tentang pernikahan siri, dimana dia melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita tanpa ada izin atau restu dari istri pertama.

BACA JUGA:

Jaksa Penuntut Umum, Sahdi SH mengatakan kasus tersebut telah dilengkapi bukti foto copy surat nikah dan juga keterangan ahli pidana dari Fakultas Hukum Universitas Mataram.

“Barang bukti sudah ada foto copy nikah dan pengesahan dari istri pertama sebagai bukti JA telah menikah, Kita limpahkan dari Polda ke Kejati dan sekarang kita koordinasi dengan Kejari untuk penahanannya,” ujarnya.

Sementara beberapa menit kemudian Sekretaris Dewan DPRD Provinsi NTB, Mahdi SH datang mengunjungi JA, dia hadir untuk mendapingi JA sekaligus dikabarkan sebagai penjamin penangguhan penahanan terhadap JA.

Mahdi mengatakan tidak mengetahui persis kasus yang menjerat JA, namun dia menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Apabila nanti pengadilan mengatakan JA bersalah, maka Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB akan menindaklanjutinya dengan memberikan sanksi.

“Kita cuma mendampingi secara kelembagaan, tidak tahu persis kasusnya. Nanti ada prosedur sendiri di BK, nanti BK-nya yang akan bekerja, apa tindakan yang harus diambil, baik secara lisan maupun tertulis,” pungkasnya.

Dalam proses hukum tersebut, JA tidak sendiri. Dia bersama istri sirinya yang berinisial S juga terancam dipidana. Berkas keduanya telah masuk pada tahap dua di kejaksaan. Keduanya tinggal menanti proses persidangan.

Sementara pengacara JA dan S, Abdul Hafid SH yang turut hadir di Kejari, mengaku hingga detik ini belum mendapat surat penahanan terhadap kliennya. “Saya belum dapat surat penahanan, cuma surat penetapan tersangka dan proses pemeriksaan. Jadi secara resmi kami anggap belum ditahan,” ungkapnya.

Istri pertama JA melaporkan indikasi perselingkuhan JA sejak sekitar sembilan bulan lalu (tahun 2016). Pada Maret 2017 JA menikah siri dengan S, namun pengacara JA mengaku JA menikah saat telah resmi bercerai dengan istri pertamanya pada bulan Februari 2017 lalu.

“Pelapor sudah bukan istrinya lagi, cerainya sudah sejak Februari kemarin. Sudah cerai di pengadilan, pencabutan (laporan) sudah dilakukan. Delik aduan itu. Sudah dicabut dan pelapor sudah damai,” ucapnya.(zr)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Ternyata KPU Belum Terima Berkas Usulan PAW Baijuri

  Mataram – Berkas pergantian antar waktu (PAW) salah seorang anggota DPRD NTB, H Baijuri ...