BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

PR Setelah TGB

 

Oleh : Muslimin Syahrijal

Dr. TGH.M Zainul Majdi, MA yang akrab disapa (Tuan Guru Bajang-TGB) akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2018 mendatang setelah dua priode memimpin NTB. Semenjak sepuluh tahun masa kepemimpinanya banyak masyarakat yang mengapresiasi atas prestasi yang ditorehkan. Hal ini dianggap kepemimpinannya mampu medorong kesejahteraan rakyat atas kebijakan yang dibangun.

Hal itu bisa kita lihat beberapa terobosan kebijakan yang dilakukan dan mendapatkan beberapa prestasi yang cukup dijadikan sebagai motivasi tersendiri oleh birokrasi dan masyarkat kita untuk terus mengandrungi tingkat pembangunan kedepan. Misalnnya menerima penghargaan Bintang Maha Putra Utama dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM) Terbaik pada tahun 2012, The Best Dedicated Governor in Developing of MICE Industry. Atas konsep parawisata terbaik dan lain-lain.

Tidak lah berlebihan jika argumen itu diarahkan untuk beliau. Sebab, jika ditelisik peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB pada umumnya. Berdasarkan laporan data statistik coba dibandingkan dengan IPM tahun 2013, IPM NTB sebesar 67,73, IPM NTT sebesar 68,77 dan IPM DKI Jakarta DKI Jakarta 78,59. Dari tahun 1996 hingga 2013, IPM NTB meningkat 11,03. Sementara NTB dan DKI Jakarta masing-masing meningkat 7,87 dan 2,49. (baca BPS).

Walaupun kondisi ini tidaklah menggeser jauh tingkat rengking IPM NTB dari urutan 30 dari 34 provinsi dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting misalnya, angka melek huruf, angka pengganguran dan tingkat pendapatan perkapita per kepala keluarga (KK) secara nasional dibawah dari 10 juta. (Baca kampung media), tapi paling tidak NTB biss dilihat dalam setiap tahunya memiliki proses peningkatan IPM-nya.

Segudang prestasi yang diraih menciptakan narasi tersendiri atas dedikasi kepemimpinan selama menjabat. Hal ini menciptakan refleksi kecintaan tersendiri dalam masyarkat. Namun, kedepan tidaklah sekedar pujian dari orang lain atas keunggulan daerah, akan tetapi lebih dari itu terobosan kebijakan yang lebih maju dalam mendorong masyarkat kedepan menjadikan daerah lebih baik secara ekonomi, sosial politik dan budaya.

Berangkat dari kondisi ini mengharuskan kita sebagai masyarakat mulai memikirkan penggatinya. menjadi penting untuk direfleksi sebagai barometer kesuksesan sederhana kemudian akan mengantarkan kita untuk lebih sadar memilih pemimpin yang lebih baik dalam membangun NTB. Setidaknya masyarakat memandang kontelasi pilikada sebagai pertarugan nasib mereka ditengah menipis dan tergerusnya nilai integritas kepemimpinan dewasa ini, membanjirnya politikus yang menebar janji palsu serta meningkatnya politik rasis dan identitas menjadi hal yang dewasa ini kita antisipasi secara bersama.

Kelayakan dan kepantasan pemimpin menjadi penting dalam menentukan pilihan untuk memperbaiki nasib kedepan. Dalam konteks ini, mengukur dan menimbangnya adalah pekerjaan yang berat. Tidak saja mengguritanya urusan politik uang (money politic) para caleg demi tahta dan jabatan. Hal ini yang menyeret masyakat masuk kedalam lubang penderitaan lama dengan menjadikan pilkada adalah pertarungan kekuasaan bukan lagi cita-cita daerah.

Untuk itu idealnya proses pemberian amanah maka masyarkat harus membekali diri memilih pemimpin tidak saja sekedar pendekatan kultural, ideologis dan emosional. Justru lebih dari itu masyarakat mendasari diri dengan menggunakan pendekatan rasional. Sebab pertarungan pilkada menyangkut masa depan dengan memperbaiki sistem lewat pilihan itu sendiri. Jika hal itu dikedepankan maka kontestasi masa depan daerah menjadi pertarungan gagasan besar dan cita-cita rakyat.

Menakar Pengganti TGB

Memilih dan dipilih adalah sebuah kewajaran dalam euforia pesta demokrasi, tapi tugas kita sebagai masyarakat bukan sekedar itu tapi menilai, menelaah kondisi figur publik yang mampu membuat birokrasi terbuka dari segala aspek, figur yang mampu memberi palayanan dengan baik serta yang paling penting adalah kepiawaian dalam memutus urusan birokrasi yang bersih dari persoalan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Kedua, kita sebagai masyarkat tentu harus menyadari bahwa kondisi NTB hari ini sedang ingin berkembang maju. Daerah yang menginginkan visi dan misi kepemimpinan yang jelas dan terarah serta masyarakat yang sadar akan eksistensi pemimpinan daerah. Sebab, kita tidak hanya besar dari dari sisi (SDA) baik dar sektor parawisata, pertanian dan pertambangan. Bahkan lebih dari itu kita NTB membutuhkan kesiapan masyarkat yang siap mengawal dan mendukung pembangunan melalui program-program pemberdayaan.

Dari sini kita melakukan evaluasi secara serius kepada kepemimpinan yang mencatutkan diri dalam bursa pencalonan. Secara kritis, bahwa NTB membutuhkan pemimpin yang bagaimana dan seperti apa untuk membawa aspirasi dan nasib masyarakatnya. Inilah Pekerjaan Rumah (PR) kita. Dan inilah saatnya masyarakat harus menelaah secara serius, Visi dan Misi para calon. Serta program-program unggulan yang mengeluarkan masyarakat dari labirin kemiskinan yang menggurita.

Berangkat dari permasalahan diatas maka menurut hemat penulis normatifnya pemimpin yang akan menggatikan minimal dia memiliki tiga kriteria yang melekat dalam kediriannya.

Pertama, memiliki rekam jejak yang jelas. pengalaman yang mumpuni dalam memimpin serta pengetahuan yang dimiliki (kecerdasan) akan menentukan efektifitas menajemen birokrasi serta memungkinkan pogresifitas dalam membagun.

Tidak sedikit kita memberikan pilihan tanpa melihat secara mendalam tentang figur itu sendiri. Dengan dipengaruhi oleh faktor kedekatan tersendiri dalam mentukan pilihan, hal ini sah dalam konteks demokratis akan tetapi hal ini akan berdampak besar pada prospek pegelolaan birokrasi kedepan. Tersendatnya urusan pembagunan memicu ketimpangan yang semakin jauh. Selain itu hal ini yang menguatkan akan muncul proses KKN terus menjarah dalam istitusi.

Kedua, Memiliki integritas yang mempuni. Itegritas akan kejujuran, kecerdasan, kedermawanan diri menentukan kesehatan institusi dengan kerja iklas atas amanah yang diemban. Keseriusan atas tugas dan tanggung jawab menjadi beban tersendiri bagi pemimpin dalam mengandrungi kemajuan untuk daerahnya.

Selain dari itu integritas akan mentransformasi nilai kesalehan sosial dengan bertendesi pada kebersihan moralitas birokrasi dengan mengedepankan profesionalitas dalam bertugas. Membuka ruang bagi publik untuk mengevaluasi bersama atas kesempurnaan agenda untuk membagun program yang ada serta berani menampung aspirasi. Artinya integritas tidak saja dari apek moralitas, tapi juga kedermawan secara sosisal memberikan kedekatan tersendiri bagi pemimpin tanpa memandang perbedaan klas sosial, budaya suku dan agama.

Ketiga, pemimpin yang tidak bermasalah. Sebab kalau pemimpin sedang dalam masalah bagaiaman dia akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada didaerah kedepan sementara tugas yang diemban untuk kemajuan daerah begitu banyak untuk diperbaiki. Permasalah itu bisa berupa datang dari pribadi calon, keburukan dari sisi pengalaman selama mengabdi. Entah itu tersangkut korupsi, amoralitas dan lain-lain.

Sebab, pemimpin yang bermasalah tidak saja mengundang kegaduahan dalam institusi yang muncul tapi keresahan dalam masyarakat juga perlu diantisipasi. Dalam konteks ini memilih yang tidak bermasalah adalah mengurangi beban secara bersama untuk fokus dalam penggapaian pembaggunan kesejahteraan kedepan.

Dengan barometer di atas mudah-mudahan kita bisa menemukan, menjawab keresahan kita sebagai masyarakat NTB atas krisis kepemimpinan yang ada. Hingga figure yang terpilih mudah-mudahan mengambil bagian sebagai representasi umat, agama dan negara. Wassalam, semoga bermanfaat.

 

Penulis adalah Ketua Kordinator Badko-Sulambanusa HMI-MPO.

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

Prabowo-AHY vs Jokowi-Puan atau Prabowo-TGB vs Jokowi-Gatot

  Mataram – Pemilihan Presiden (Pilpres) akan digelar pada 17 April 2019 mendatang, namun perbincangan ...