BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

OJK Siap Tengahi Kisruh Proses Penunjukan Direksi BPR NTB

Kepala OJK perwakilan NTB, H Yusri

 

kicknews.today Mataram – Sejak beberapa pekan terakhir, terjadi kisruh penunjukan Direksi PT BPR NTB antara lembaga Legeslatif dan Eksekutif di Provinsi NTB. Konon saling curiga antar dua lembaga tersebut mencuat, terkait adanya dugaan permainan yang tak sesuai prosedur. Proses penunjukan Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB tak berdasarkan pada aturan yang ada bahwa bukan dari latar belakang perbankan atau minimal dari internal BPR NTB sendiri, ini sesuai Perda BPR Pasal 23 dan pasal 24. Dewan menolak keras apabila Gubernur NTB tetap ngotot menunjuk direksi /direktur yang tidak profesional.

Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanapi, SE, M.Com, menolak Direksi PT BPR yang tidak memiliki latar belakang perbankan. Menurutnya, harus ada fit and proper tes sehingga seseorang bisa menduduki posisi Direksi PT BPR NTB.

“Harus ada fit and proper test, Direksi BPR ini bukan badan politik, ini harus diisi orang yang profesional. Kami menolak kalau ada itu, kita warning BPR harus orang profesional,” ungkapnya.

BACA JUGA:

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”700″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Dia menjelaskan, OJK (Otoritas Jasa Keuangan, red) memiliki kewajiban mengawasi hal ini. Dia pun ragu jika direksi yang dipilih tanpa fit and proper test tetap dilanjutkan maka PT BPR akan kehilangan arah.

“Mau diarahkan ke mana nanti kalau orang yang tidak sama sekali memiliki latar belakang perbankan, terus terang penggabungan BPR ini untuk lebih efisien. Ini indikasi ya mau dicari, kita tolak dan OJK berhak melakukan penolakan juga karena sebagai pengawas perbankan,” terang Mori.

Sementara, anggota Fraksi PDI-P Ruslan Turmuzi juga melihat adanya dugaan permainan. Karena pemerintahan sekarang akan berakhir, kemudian dijadikan ajang untuk bagi-bagi kekuasaan.

“Jadi jangan hanya sebagai pembagian kekuasaan, harus ada pemerataan ,” tegasnya.

Lain halnya dengan Ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan,ST. Menurutnya penujukan boleh langsung dilakukan untuk direksi. Pertama oleh Gubernur, namun tetap ada ketentuannya yakni harus memiliki latar belakang perbankan.

“Ini bisa melanggar Perda, Gubernur bisa untuk pertama menunjuk direksi tapi selain itu harus punya latar belakang perbankan juga sekurang-kurangnya pegawai di internal BPR,” cetusnya.

Seperti diatur dalam Perda Bank BPR Pasal 24 (1), Direksi terdiri atas Direktur Utama dan paling sedikit 2 (dua) Direktur. (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan, a. kompetensi, b. integritas; dan c. reputasi keuangan. (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki, a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan, c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan BPR yang sehat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 23 (1), Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. (2) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pemegang saham dalam RUPS dengan persyaratan khusus usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun. Ayat (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (4) Calon Anggota Direksi berasal dari pegawai PT. BANK BPR NTB.

Sebelumnya, Pengamat Perbangkan Lalu Wira menyebutkan ada indikasi bahwa Pengisian direksi / direktur PT BPR NTB akan diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang perbankan dan meminta kepada DPRD NTB untuk bersikap. Namun, kisruh tersebut langsung di tengahi OJK Perwakilan NTB. Bagi OJK Perwakilan NTB, berusaha menengahi kisruh dugaan tersebut dan memaparkan alur penunjukkan Direksi PT BPR NTB itu.

Kepala OJK Perwakilan NTB, H Yusri diruang kerjanya memaparkan, sebenarnya yang punya kewenangan dalam menunjuk Direksi adalah pemegang saham atau pemilik modal terbesar. Namun tetap mengacu pada beberapa kretiria, seperti calon Direksi harus memiliki integritas, kinerja baik, kompetensi, berpengalaman di dunia perbankan. Setelah munculnya nama, sesuai kreteria tersebut kemudian diajukan ke OJK untuk dilakukan penilitian, uji kemampuan, fit and proper tes juga kepatutan dan kelayakan untuk menduduki jabatan itu.(prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

About redaksi kicknews.today

Dalam Kategori Ini

PDIP NTB Dukung Bandara Lombok Dikelola Asing

kicknews.today – Wacana pengelolaan manajemen Bandara Lombok International Airport (LIA) oleh perusahaan asing yang sedang ...