in

Meski Tersangka, Kepala Sekolah SMPN 6 Mataram Belum Dinonaktifkan

Ilustrasi Ruang Kepala Sekolah
Ilustrasi Ruang Kepala Sekolah

 

kicknews.today Mataram, – Kepala SMP Negeri 6 Mataram, Nusa Tenggara Barat belum dinonaktifkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat meskipun telah menjadi tersangka pungutan liar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram H Sudenom, di Mataram, Jumat (3/3), membenarkan pihaknya belum menonaktifkan LM, Kepala SMPN 6 Mataram meskipun sudah menjadi tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli).

BACA JUGA :

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”7009″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

“Kami tidak bisa langsung menonaktifkan Kepala SMPN 6 Mataram itu, mengingat berbagai proses masih berjalan,” katanya pula.

Ditreskrimsus Polda NTB telah menetapkan Kepala SMPN 6 Mataram sebagai tersangka kasus dugaan pungli .

Kepala SMPN 6 Mataram itu, diduga melakukan pungli dengan alasan untuk mendukung fasilitas ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Atas status tersangka tersebut, lanjut Sudenom, pihaknya belum dapat membuat keputusan untuk menonaktifkan sebab LM dalam hal ini dipastikan tidak bekerja sendiri.

Selain itu, pihak PGRI setempat saat ini sedang berusaha meminta penangguhan penahanan.

“Jadi LM masih aktif dan berstatus Kepala SMPN 6 Mataram,” ujarnya pula.

Menurutnya, dalam kasus ini pihak Dikbud setempat tidak bisa terlalu ikut campur untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sejauh ini LM sangat kooperatif setiap kali dipanggil aparat untuk dimintakan keterangan selalu hadir,” katanya lagi.

Berdasarkan pengalaman itu, Sudenom juga mengingatkan kepada semua kepala sekolah di kota ini agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, apalagi berkaitan dengan pungutan kepada siswa.

“Untuk memenuhi kebutuhan sekolah, sebaliknya sekolah mengoptimalkan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah melalui bantuan operasional sekolah atau BOS,” kata dia.

Selain itu, kepala sekolah hendaknya lebih banyak berkoordinasi, konsultasi dan belajar tentang aturan-aturan yang ada, agar tidak terjebak ketika hendak mengambil keputusan.

“Masalah yang dihadapi oleh Kepala SMPN 6 Mataram ini menjadi pelajaran bagi kita semua,” katanya pula.

Kasus Kepala SMPN 6 Mataram berawal saat aksi penggeledahan oleh Tim Saber Pungli Provinsi NTB pada awal Januari 2017 dengan komando Wakil Ketua Ibnu Salim, di SMP Negeri 6 Kota Mataram diduga terjadi praktik pungli terhadap para siswa dengan dalih untuk biaya UNBK. (ant)