Duh, Ternyata di KLU Banyak Hotel Tanpa Kajian Lingkungan

Salah satu bangunan jasa usaha wisata di pinggir pantai KLU

 

kicknews.today Lombok Utara – Jasa usaha wisata di Lombok Utara tengah menjamur, hanya saja pembangunan usaha semisal hotel dan penginapan sejenis sampai restaurant itu banyak yang tidak disertai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Hal ini terungkap berdasarkan inventaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Lombok Utara yang menemukan terdapat ratusan hotel belum memaparkan hasil Amdal.

‘’Dari apa yang sudah tercatat sekitar 500 bangunan jenis usaha wisata dimana 290 bangunan sudah memiliki dan sisanya belum ada Amdal,” ujar Kabid Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup, DPKPLH KLU, Rusdianto, Jumat (17/2).

BACA JUGA:

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”6447″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Menurutnya, usaha wisata berupa hotel yang belum memiliki dokumen Amdal ini mayoritas berada di Kecamatan Pemenang. Tentu saja, Gili Trawangan sebagai pusat jasa usaha wisata menjadi sumbangsih cukup besar.

‘’Kecamatan Pemenang, di Trawangan yang paling banyak, sebab mayoritasnya ada di tanah PT GTI yang statusnya tidak jelas. Alhasil kita tidak bisa mengurus karena untuk diberikan rekom status tanah mesti jelas dulu,” katanya.

Melihat hal ini, pihaknya tidak diam saja. Dinas pun intens melakukan sosialisasi sebagai bentuk upaya pendekatan pada pengusaha agar mau mengurus dokumen itu. Hasilnya, pada tahun 2016 lalu dari target sekitar 55 jenis usaha wisata yang terealisasi tercatat hingga 95 usaha.

‘’Tahun kemarin kita terus gencar melakukan pendekatan, target kita 55 tetapi yang mau mengurus sampai 65 usaha. Tapi jumlah ini lebih besar jika digabung dengan yang menandatangani SPPL yaitu sekitar 95 usaha,” paparnya.

‘’Kalau tahun ini kita target sekitar 65 jenis usaha wisata. Karena umumnya yang memakai Amdal itu investor dari luar daerah NTB, sebab mesti ada sertifikasi dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Mengenai sejumlah hotel maupun usaha jasa wisata sejenis yang belum memiliki Amdal, diharapkan segera mengurus. Sebab untuk mendapat rekomendasi izin lingkungan tidak dipungut biaya.

‘’Yang jelas kita pelan-pelan dulu sambil berjalan. Tahun-tahun berikutnya kita yakin sudah bisa memiliki semua. Karena untuk rekomendasi izin ini kan gratis,” tandasnya.(iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat