Banjir Akibat Hutan NTB Hancur, Dewan: Laporan Pejabat kok Baik-baik Saja?

Wakil ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi

 

kicknews.today Mataram – Bencana banjir bandang yang melanda beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa bulan terakhir tidak lepas dari maraknya kasus illegal logging.

Dimana, kondisi di dalam hutan sangat hancur, kayu habis ditebang. Namun, laporan ‘pejabat’ saat diminta menyampaikan kondisi tersebut, malah mengaku semua baik baik saja. “Mulai saat ini, kami akan evaluasi khusus pengelolaan hutan kita,” ungkap Wakil ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi, menyentil oknum pejabat yang suka memberikan laporan baik-baik saja depan pimpinannya.

Dia menjelaskan, bagaimana tidak terjadi banjir bandang di Bima dan beberapa daerah lainnya. Kayu yang ada dilereng gunung, habis ditebang kemudian ditanami jagung. Begitu halnya terhadap hutan sudah digunduli.

BACA JUGA:

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”2644″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Persoalan ini akan dijadikan cermin supaya hutan tidak digunduli lagi dan ‘pejabat tidak hanya buat laporan Asal Bapak Senang (ABS).

“Setidaknya kalau kondisi hutan kita bagus, ada yang menyerap dan menahan deresnya air hujan dan menyelamatkan kita dari bencana banjir tersebut,” katanya.

Politisi PKS itu mengaku, banjir bandang yang melanda Sambelia Lombok Timur, terparah dari tahun 2006 lalu. Berbagai fasilitas baik milik masyarakat maupun fasilitas umum negara rusak parah.

Terbukti, Bencana Sambalia justeru jika dibandingkan tahun 2006 malah kali ini terparah. Hal itu butuh pemulihan cukup lama, sehingga sangat berharap kepada rekan-rekan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bisa menangkap berapa kerugian akibat banjir tersebut.

Di dalamnya terdapat lahan pertanian, perternakan, rumah, infrastruktur jalan. Harapan supaya disampaikan kepemerintah pusat. “Rekam dan laporankan ke pusat, setidaknya ada ganti rugi,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini rehabilitasi lebih penting. Anggota DPR RI juga agar menyampaikan ke pusat supaya diseriusi. Dia mengaku, semua ini ditegaskan karena di APBD Provinsi menyiapkan dana tak terduga sebesar Rp 10 miliar. Namun, pencairan terkesan dipersulit padahal padahal arah penggunaan jelas.

“Setidaknya, ada dana taktis atau siaga bencana dari pusat, untuk perbaikan akses jalan,” ujarnya.(prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat