Ingat!!! Korban Banjir Itu Juga Besok Punya Hak Suara

wakil ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi
wakil ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi

kicknews.today Mataram – Beberapa waktu terakhir, sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dilanda musibah seperti banjir bandang, longsor dan sebagainya. Baik di pulau Sumbawa maupun Lombok. Banyak kerugian yang harus ditanggung masyarakat. Baik yang kerugian dalam bentuk aset dan harta pribadi, maupun aset pemerintah yang juga ujungnya berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat luas.

Kondisi ini ternyata belum mendapat perhatian dari anggota DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB, belum ada kontribusi apapun yang terdengar dari mereka para wakil rakyat di tingak pusat tersebut.

“Korban banjir itu konstituen para wakil rakyat yang duduk di Senayan Dapil NTB. Tapi, mana bentuk kepeduliannya,” ungkap salah seorang anggota DPRD NTB, H Abdul Hadi, Selasa (14/2).

Baca Juga :

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”2644,7161,6906″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Dia sangat meyakini bahwa masyarakat mengharapkan kehadiran wakilnya yang duduk di Senayan untuk ikut memberikan sumbangsih. Jika tidak bisa berbuat secara pribadi, setidaknya bisa berbuat dengan memfasiltasi daerah dengan Kementerian yang ada di Jakarta.

Saat ini lanjutnya, masyarakat NTB khususnya di daerah korban banjir sedang membutuhkan biaya untuk pemulihan dari trauma. Mengembalikan aset yang hilang tersapu banjir, terutama lahan pertanian mereka. Tercatat ribuan hektare lahan pertanian dan tanaman rusak akibat banjir.

Menurut Abdul Hadi, ada dana taktis untuk bencana yang di pemerintah yang penggunaanya bisa dimaksimalkan, asalkan Dewan juga ikut menyuarakan kepada pemerintah. Tentunya penggunaaanya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika hal itu juga masih dirasa sulit, setidaknya Dewan pusat bisa memberikan perlindungan khusus bagi petani. Karena sumber kehidupan masyarakat NTB adalah dari pertanian.

“Intinya banyak hal yang bisa diperbuat Wakil Rakyat di Senayan. Kalau untuk petani, berfikir jangka panjang ya target kesejateraan petani. Sedangkan jangka pendek, pulihkan petani dengan turunkan alat berat, bantu pulihkan kondisi,” tegasnya sembari mengatakan, itulah peran Pemerintah dalam jangka panjang berikan jaminan Peraturan Daerah akan pembinaan Petani. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat