Bus Wisata Luar NTB Dirazia..! Agar Tragedi Malimbu tak Terulang…

Tim Opgab kendaraan plat luar dari Bappeda, Kepolisian dan Dishub

 

kicknews,today – Pasca insiden kecelakaan bus pariwisata plat luar daerah yang menelan korban jiwa di Malimbu beberapa waktu lalu, membuat Pemerintah Provinsi NTB bertindak. Dibuktikan dengan menggelar Operasi Gabungan (opsgab) pendataan kendaraan plat luar secara serentak di 10 kabupaten/kota di NTB.

Sejumlah instansi pemerintah mulai dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappeda) NTB, Dinas Perhubungan NTB, hingga Kepolisian Daerah (Polda) NTB bersinergi dalam Opsgab tersebut.

BACA JUGA:

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”7143″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”3778″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

Kepala Bappenda NTB H Iswandi mengatakan, pendataan dan sosialiasi kendaraan plat luar daerah dilakukan demi memberi pemahaman kepada masyarakat, pengguna kendaraan plat luar yang sudah menetap cukup lama di NTB harus dimutasi.

Dia menyebutkan, setiap tahunnya ada 8000 kendaraan plat luar daerah masuk ke NTB. Dari jumlah tersebut, tercatat 3000 kendaraan telah memutasi ke NTB dan menyumbang sedikitnya Rp 4,3 miliar bagi pendapatan daerah.

“Kalau pemilik kendaraan paham dan intens ada mutasi, bisa menambah puluhan miliar,” ungkap Iswandi di Mataram, NTB.

Iswandi mengaku, untuk membuktikan, Tim Opsgab juga menempelkan stiker bagi kendaraan plat luar bentuk pendataan. Kendati begitu, lanjutnya, Pemprov NTB juga ingin mendata kendaraan plat luar mana saja yang hanya melintas atau telah menetap dalam jangka waktu cukup lama di NTB.

Jika hanya beroperasi tak lebih dari tiga bulan,  tidak dipermasalahkan asalkan mengantongi izin surat lapor tiba, terutama kendaraan yang bermuatan komersil seperti bus pariwisata.

“Kalau lebih tiga bulan, diharapkan ada surat pernyataan untuk mutasi. Prioritas kita mendata, sebab ini potensi pajak daerah,” pungkasnya.(prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat