Soal Data “Ngawak”, Kemampuan Pejabat KLU Dipertanyakan

Sejumlah pejabat di KLU saat berkumpul beberapa waktu lalu

 

kicknews.today Lombok Utara – Terkait kekecewaan Wakil Bupati KLU Sarifudin terhadap kinerja SKPD ditanggapi oleh kalangan DPRD Lombok Utara. Legislatif meminta supaya hal ini jangan dianggap sepele, sebab data fiktif sudah sering terjadi di lingkup Pemda KLU.

“Yang fiktif dan semau gue begini saya kira sudah jadi rahasia umum, hanya saja tidak terekspose. Kami lega pak Wabup mulai mengetahui, kita harap ada perbaikan,” ujar Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, Jumat (10/2).

BACA JUGA:

Menurutnya, sangat jelas jika mencuatnya korelasi data yang tidak sesuai itu menimbulkan pertanyaan perihal kemampuan para pejabat. jika dibiarkan, maka program serta visi-misi daerah bakal terkena imbas.

“Ini tentu berpengaruh pada program pemerintah, seolah-olah kegiatan jalan, resalisasi ada, tapi efeknya tidak dirasakan masyarakat. Kapasitas mereka juga dipertanyakan dong,” jelasnya.

Sebagai salah satu contoh imbas data ngawur ini, yaitu merujuk pada persoalan Bansos 2016. Dalam prosesnya pendataan serta realisasi ada kendati realita penerima tidak sama sebagaimana tertuang dalam APBD.

“Contoh nyata liat saja kasus Bansos, itu data fiktif semua yang kesannya sekian orang menerima tapi secara rill tidak demikian,” katanya.

“Belum lagi persoalan yang di BPMD, memang program jalan, kegiatan ada, tapi dampak tidak pernah dirasakan. Sekarang ini ada lagi, tapi kami masih telusuri,” imbuhnya.

Jika tidak ingin visi-misi pemerintah menjadi korban, ia berharap agar Bupati maupun Wakil Bupati terus melakukan upaya evaluasi terhadap sejumlah pejabat dimaksud.

“SKPD kan hanya menjalankan program sesuai RPJMD yang tak lain adalah visi-misi Bupati. Maka dari itu kalau terus seperti ini, jelas mesti ada evaluasi pergantian dan sebagainya,” pungkasnya.(iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat