Biaya Jadi TKI Mencekik, Tanggapan Anggota Dewan : Sudahlah jangan Ributkan…

Debat PL PJTKI dengan Komisi V DPRD NTB, soal biaya CTKI

 

kicknews.today Mataram – Jumat (10/2), para pengurus lapangan  (PL) mendatangai gedung DPRD NTB.  Mereka  mempertanyakan mahalnya biaya pemberangkatan TKI. Salah satunya, Medical Cek Up (MCU) kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

Koordinator PL PPTKIS, Satria Wijaya di hadapan anggota Komisi V menyampaikan bahwa, sebelumnya biaya MCU sebesar Rp 200 ribu per orang. Saat ini mengalami kenaikan menjadi Rp 500 ribu. Padahal, Cek Up dilakukan sampel darah, urine dan rontgen. “Kami hanya minta supaya diturunkan, karena hasil MCU itu berlaku tiga bulan. Kalau lewat massa berlaku dikenakan biaya tambahan berdampak pada CTKI,” ungkapnya.

BACA JUGA:

Tidak hanya itu, pemberlakuan Bestinet terkesan mencekik CTKI. Disamping sulit, CTKI juga harus membayar sebesar 100 Dollar. “Intinya minta kepada pihak terkait supaya menyampaikan keluhan ini ke perintah agar CTKI diringankan dalam biaya pemberangkatan,” pintanya.

Kamis kemarin juga ada keluhan sama. Mereka dari pemuda peduli Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendatangani kantor DPRD NTB, meminta Komisi V yang membidangi Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat mempertanyakan mahalnya biaya ke luar negeri sesuai budget Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Aspirasi itu ditanggapi wakil ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono.

Mengenai Bestinet merupakan kebijakan pemerintah pusat menyangkut kesepakatan antar negara. Keguanaan Bestinet dinilai sangat luar biasa, tidak memberatkan TKI. Justru yang tanggung biaya Bestinet bukan CTKI melainkan majikan itu sendiri.

“Dimana CTKI dibebankan, hanya saja terkesan kurang sosialisasi kepada masyarakat. Jangan diperdebatkan karena saya tahu persoalan ini,” tegasnya.

Malah lanjutnya, kalau ada CTKI dibebani biaya Bestinet, segera melaporkan ke aparat penegak hukum.

Menurutnya, persoalan CTKI ini tidak rumit. Hanya minta kesadaran masyarakat supaya melalui jalur resmi.

Pemerintah menyediakan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Dimana, ada rekomendasi dari daerah setempat syarat penerbitan dokumen paspor TKI. Faktanya, masyarakat lebih memilih pura-pura menggunakan paspor pelancong, ujungnya jadi Ilegal.

Hal itu dibuktikan, tahun 2015 lalu, dari data TKI sebanyak 35.000, yang melalui LTSP hanya 2000 orang, selebihnya diduga illegal.

Dia menambahkan, para CTKI itu merupakan devisa negara mampu menyumbang pendapatam negara. Oleh karena itu, berikan pemahaman logis akan alur proses resmi agar tidak jadi TKI ilegal.

“Mengenai biaya MCU sudah ketentuan dan tertuang dalam aturan. Sudah lah, jangan ributin soal Bestinet dan lainnya. Mari fasilitasi masyakat jangan ajak masyarakat masuk jurang,” pungkasnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat