Lama Kerja Gratis, Penjabat Kades di KLU Akan Segera Terima Gaji

Bupati KLU, H Najmul Akhyar (pakai peci) saat menerima kode registrasi desa persiapan

 

kicknews.today Lombok Utara – Kode registrasi Desa Persiapan di Lombok Utara yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya keluar juga. Rabu, (8/2). Pemprov NTB menyerahkan kode dimaksud kepada Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar di Aula Kantor Bupati Lombok Utara disaksikan Kepala SKPD hingga 10 penjabat Kepala Desa Persiapan.

Najmul mengatakan, dengan diterbitkannya kode registrasi ini, maka penjabat pun bisa menerima honor. Meskipun telah ditunjuk beberapa waktu lalu, namun lantaran kode registrasinya belum keluar mereka tidak bisa menerima hak tersebut.

BACA JUGA:

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”4767″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”]

“Tanpa kode registrasi kami tidak memiliki jalan untuk menganggarkan gaji penjabat kepala desa ini. Dengan penyerahan kode register ini berarti ada progres bagus menuju desa definitif,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkab akan segera mengusulkan kepada legislatif untuk menganggarkan honor penjabat kepala desa pada APBD Perubahan 2017 mendatang.

“Saya mengapresiasi penjabat kepala desa yang sudah bekerja baik sampai sekarang meskipun tanpa honor. Bahkan ada desa persiapan yang sudah bisa membangun kantor desa sendiri,” tegasnya.

“Insya Allah kami akan usulkan kepada dewan, karena tanpa persetujuan dari dewan hal ini juga sulit direalisasikan,” tandasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov NTB Amrullah mengatakan, dengan penyerahan kode registrasi desa persiapan ini bisa berdampak baik bagi pemerataan pembangunan infrastruktur di desa-desa.

“Dengan 33 desa definitif dan 10 desa persiapan ini, jika desa-desa ini berkembang bagus maka arus ekonomi juga akan berkembang. Semoga ini menjadi inovasi di dalam kita menata SDM mulai dari desa menuju kabupaten yang sempurna,” jelasnya.

Ditemuai secara terpisah, Kabag Pemerintahan Setda Lombok Utara, Tresnahadi meminta supaya penjabat kepala desa yang sebelumnya sudah dilantik melakukan evaluasi. Jika memang ada yang tidak mampu melanjutkan, bisa membuatkan berita acara untuk dicarikan penggantinya.

“Yang terpenting sesuai aturan penjabat kepala desa ini adalah PNS yang ada di lingkup Pemkab Lombok Utara,” katanya.

“Saya harap juga, desa persiapan agar membuat berita acara penetapan batas masing-masing. Peta ini nanti dilengkapi titik-titik koordinat dan akan dijadikan lampiran dalam Perbup tentang batas desa,” pungkasnya.(iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat