MUI NTB, Tolak Rencana Menag RI Seritifikasi Khatib

Ketua Majelis Ulama Indonesia NTB, Prof H Saeful Muslim saat menggelar rapat

 

kicknews.today Mataram – Adanya rencana Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mensertifikasi para khatib ditolak Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat.

Ketua MUI NTB, Prof. H Saiful Muslim mengatakan, sejak beredarnya wacana sertifikasi khatib, banyak tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menilai hal itu tidak perlu dilaksanakan dan masih butuh pengkajian mendalam.

BACA JUGA :

“Kita tidak bisa asal berwacana, karena dampaknya ke Umat Muslim yang akan melaksanakan sholat Jum’at sangat besar. Bagaimana kalau tidak ada yang memiliki sertifikat?. Kan bisa batal kewajiban melaksanakan sholat Jum’at lantaran sertifikat itu,” ungkapnya, Senin (6/02) di Kantor MUI NTB.

Disebutkannya juga bahwa akan ada kemungkinan terjadinya kelangkaan khatib yang berujung pada banyaknya umat Muslim yang tidak bisa menjalankan ibadah Sholat Jum’at.

Dia menambahkan, jika hal itu benar dilakukan pemerintah, maka banyak permasalahan yang akan ditimbulkan. Diantaranya terkait pihak yang akan melakukan proses sertifikasi. Karena kalau sampai seperti yang disampaikan Kementerian Agama, bahwa yang akan melakukan proses itu adalah Kepolisian, justru akan tidak logis. Dimana tugas Kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang lebih berkaitan dengan penegakan supremasi hukum.

“Apa kaitan dengan Kepolisian, tugas polisi tangkap pencuri,” katanya.

Ia menyarankan agar Kementerian Agama RI memperjelas kriteria khatib yang dimaksudkan, yaitu diantaranya yang mampu menyejukkan suasana ibadah dan bisa diterima semua pihak, serta memberikan teguran bagi yang dalam khutbahnya mengandung unsur yang tidak baik.

Selain itu semestinya khatib diberikan pembekalan, supaya apa yang disampaikan dalam khotbahnya jelas, cepat dipahami jamaah dan menenangkan.

Ia berharap Pemerintah Pusat atau Kementerian Agama mempertimbangkan kembali sebelum memutuskan. Juga semestinya membahas hal ini secara mendalam, dan minta pendapat kepada tokoh agama serta MUI sebelum melaksanakan rencana itu.

“Paparkan kreteria, kita bahas secara bersama,” pungkasnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat