Duh,… di KLU Masih Banyak “Blank Spot”

ilustrasi blank spot

kicknews.today Lombok Utara – Lombok Utara sebagai Kabupaten termuda di NTB masih banyak menghadapi persoalan. Salah satunya masih terdapat beberapa wilayah yang masuk kategori blank spot atau tak terjangkau sinyal. Tentu ini membuat masyarakat merasa tak nyaman, terlebih dalam pesatnya kemajuan teknologi informasi diera modern ini.

Beberapa wilayah yang terindikasi masih menjadi area blank spot, diantaranya wilayah Todo ke arah Sebaro, Leong, Teluk Kombal, dan Santong bagian atas. Ini merupakan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

Persoalan ini pun tak lepas dari perhatian DPRD Lombok Utara, yang sempat dibahas oleh Pansus I. Tentang retribusi golongan jasa umum yang salah satunya menyinggung soal blank spot ini pada hari Selasa (24/1).

‘’Pembahasan tentang retribusi jasa umum ini nantinya menjadi pedoman bagi penyelenggara. Karena retribusi sekarang masih tergolong rendah,” ujar Ketua Pansus, Ardianto.

Menurutnya, selain membahas adanya perubahan putasan MK nomor 46/PUU-XII/2014 tentang format penarikan retribusi jasa umum, yang tidak lagi mengacu kepada NJOP SPPT. Juga dilakukan pembahasan terkait zonasi yang belum terjangkau sinyal.

‘’Zonasi yang belum terjangkau ini penting, saya saja kalau sudah naik ke Leong hampir tidak menemukan sinyal. Kita harap pihak-pihak seperti Provider membangun tower disana,” jelasnya.

‘’Semestinya harus ada pengkajian dulu, baru diutamakan karena ini kebutuhan publik, lalu kita bisa berbicara tentang regulasi untuk retribusi ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KLU, Mujadid Muhas mengatakan. Untuk mengatasi persoalan blank spot ini pihaknya akan melakukan pendataan terkait penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini nantinya sebagai dasar refrensi yang akan diberikan kepada Operator, Provider, dan Tendor.

‘’Kita masih belum mendata, cuma kami sudah mendengarkan aspirasi masyarakat kendati belum direkap. Nanti setelah jadi kami akan lakukan pembenahan data ini sebagai refrensi ketiga wajib pajak itu,” katanya.

‘’Dalam hal ini kami justru ingin menjadi jembatan supaya masyarakat dapat menikmati pelayanan publik itu, kami berharap mereka bisa menerima masukan ini nanti,” pungkasnya.(iko).

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat