SBMI NTB : Selama Tahun 2016, ada 90 TKI asal NTB yang disekap di Surabaya, Jakarta, dan Batam

ilustrasi

 

kicknews.today Mataram – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Provinsi NTB mengklaim bahwa pada tahun 2016 lalu, setidaknya terdapat 90 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTB yang disekap disejumlah kota besar, diantaranya Surabaya, Jakarta, dan Batam. Hal ini berdasarkan adanya laporan yang masuk ke pihaknya.

“Ini yang kami tangani, jumlahnya bisa saja lebih dari itu,” ujar Ketua SBMI NTB, Usman, Senin (23/1).

Menurutnya, banyaknya kasus penyekapan yang terjadi tidak lepas dari peran serta oknum PL, PJTKI yang tak bertanggungjawab. Belum lagi, calon TKI kerap kali tergiur akan modus yang dijajakan oleh oknum tersebut.

 

‘’Ini tidak lepas dari peran serta edukasi yang dilakukan pemerintah kerap salah sasaran, kami pun jarang dilibatkan dalam acara semacam ini,” jelasnya.

Selain kasus penyekapan, ia pun mengklaim bahwa TKI illegal cukup banyak di NTB. Sebab, terdapat pola yang ditawarkan oleh oknum PL, PJTKI yang membuat keluarga TKI pun tak memiliki pilihan selain merelakan anggota keluarganya berangkat.

“Pola yang dilakukan sekarang ini salah, itulah sebabnya banyak TKI ilegal digagalkan, ditangkap dan dideportasi karena tidak resmi,” katanya.

“Para TKI Ilegal ini kerap menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri. Kabupaten Lombok Timur masih menduduki peringkat teratas dari seluruh kabupaten/kota di NTB yang mengirim TKI illegal,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB yang dikonfirmasi, Wildan mengaku belum mendapat laporan mengenai digagalkannya TKI ilegal saat hendak berangkat ke luar negeri, termasuk jumlah TKI ilegal asal NTB yang terlibat.

“Belum ada laporan dan informasi mas,” tuturnya.

Hanya saja, ia mengakui jika selama tahun 2015 lalu, TKI asal NTB yang dideportasi tercatat sebanyak 2,048 orang. Ini tentu menjadi PR bagi semua pihak yang terlibat, agar prosedur TKI bisa lebih baik. Sementara untuk data deportasi pada tahun 2016, dan awal 2017 dia belum memberikan keterangan lebih lanjut.(prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat