Hutang Pajak Hotel 2016 di KLU Rp 11 Miliar, Kini Tersisa Rp 2 Miliar

Salah satu hotel di Gili Trawangan, Lombok Utara

 

kicknews.today Lombok Utara – Pemkab Lombok Utara pada September 2016 lalu dibuat gusar akan ulah sejumlah hotel di KLU yang enggan membayar pajak. Bahkan, nominalnya tidak tanggung-tanggung mencapai Rp 11 miliar. Kini, setelah intens dilakukan penagihan hak daerah tersebut masih menyisakan sekitar Rp 2 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah KLU, Zulfadli, Senin (23/1) mengatakan dari sejumlah hotel yang belum membayar pajak terdapat empat hotel dikategorikan besar. Hotel ini diketahui belum membayar pajak hingga tahunan yang membuat Pemkab seakan kebakaran jenggot.

“Waktu itu kan tengah gencar-gencarnya, sampai pak Wabup marah. Sekarang Alhamdulillah sisa hutang pajak itu sudah tersisa Rp 2 miliar,” ujarnya.

Pihaknya akan terus menagih dengan berbagai cara supaya pajak tersebut dapat dilunasi. Terlebih dari empat hotel yang notabene berada di darat dan juga di pulau ini, dua diantaranya sudah melunasi dengan lokasi terbagi rata.

“Sudah ada yang lunas satu hotel di pulau dan satunya lagi disini,” katanya.

Menurutnya, sistem serta pola penagihan yang tak berjalan maksimal kala itu dianggap menjadi salah satu faktor sehingga hotel menyisakan hutang pajak dalam jumlah besar. Maka dari itu, tahun ini berhubung kerjasama dalam bentuk MoU antaran KLU dan Pemkot Bandung, diharapkan mampu memperbaiki sistem yang ada.

“Itu bentuknya hibah aplikasi sistem E-Pajak, nanti kalau pakai itu semua bisa terkoneksi sehingga kita tahu mana-mana lokasi yang memang sudah dan belum membayar pajak tersebut,” jelasnya.

Hanya saja, penerapan aplikasi ini tidak semua rata menyasar hotel besar maupun yang bersifat konvensional. Pasalnya, implementasi akan dilakukan bertahap dan mempertimbangan postur APBD Lombok Utara pula.

“Nanti realisasinya bulan Februari, setelah itu baru kita pasang. Mungkin 100 hotel dulu, karena modelnya ini tiping box. Artinya, data yang masuk ke hotel akan bisa diakses langsung oleh Pemkab,” jelasnya.

Terkait hotel yang sifatnya konvensional, dan belum dipasangi tiping box tersebut, dianjurkan untuk membayar pajak langsung kepada bank daerah. Dalam konteks ini, kejujuran dipertaruhkan betul.

“Kita akan undang dulu mereka (hotel konvensional) untuk mensinkronisasi datanya. Mereka langsung yang melakukan pembukuan, ketika nominal itu tidak selaras dengan acuan kita, tentu jadi pertimbangan lain. Ya, pokoknya kejujuran diutamakan lah,” demikian Zulfadli.(iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat