Banyak Pekerja Pariwisata di KLU Belum Tersertifikasi, Ini Langkah Pemerintah

Pekerja diving di Gili Trawangan saat beraktivitas

kicknews.today Lombok Utara – Meskipun Kementerian Pariwisata telah menginstruksikan bagi seluruh pekerja pariwisata untuk bersertifikasi, dalam rangka pemantapan kompetensi. Namun hingga saat ini khususnya di Lombok Utara Provinsi NTB, belum semua pekerja memiliki label tersebut.

Pada tahun 2015 lalu, Lombok Utara dijatah mendapat 500 sertifikasi. Hanya saja, dalam prosesnya tidak semua mendaftar, alias sepi peminat. Pada tahun 2016 kemarin, Disbudpar KLU justru hanya mampu mensertifikasi sekitar 144 pekerja.

‘’Kita punya kuota kurang lebih 500, tetapi sertifikasi ini dilakukan bertahap. Jika diakumulasikan rentang 2 tahun jumlahnya bisa mencukupi,” ujar Plt Kepala Disbudpar KLU, Baiq Prita melalui Kabid Penyuluhan dan Pengembangan SDM Disbudpar KLU, Gaib, Senin (23/1).

Menurutnya, estimasi itu sudah lebih dari cukup jika mengacu pada kuota. Persoalan yang muncul, pekerja di KLU jumlahnya mencapai angka ribuan orang.

‘’Pada prinsipnya pihak pelaku pariwisata itu harus memiliki standar pelayanan yang mumpuni, maka dari itu kami harapkan semua bisa tercatat,” jelasnya.

Jika pada tahun ini, maupun di tahun-tahun berikutnya KLU dijatah lagi oleh Kementerian, kesempatan ini akan dimanfaatkan dengan optimal. Bentuk intervensi sekarang ini terlihat berdasarkan sosialisasi maupun pemahaman yang diberikan kepada para pekerja pariwisata.

‘’Sebenarnya kami sudah mulai, sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada mereka. Sasaran kita selain pekerja, yaitu 32 Pokdarwis di KLU karena mereka punya andil besar dalam perkembangan pariwisata,” katanya.

Ia tak menampik jika masih banyak pekerja yang belum tersertifikasi, pasalnya diketahui terdapat ratusan jenis usaha yang meliputi penginapan maupun jasa parwisata di KLU. Para pekerja tersebut diyakini berjumlah ribuan orang.

‘’Iya tentu masih banyak, maka ini yang harus kita data ulang. Karena masih ada juga pekerja yang lolos sertifikasi tetapi belum mengambil ijazah sertifikasinya,” bebernya.

‘’Proses sertifikasi kemarin dilakukan oleh Kementerian yang bekerjasama dengan lembaga dari Bali. Informasinya tahun 2017 ini tidak ada, maka dari itu kedepannya kita akan coba melobby karena masih banyak yang belum,” pungkasnya. (iko)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat