Soal KEK Mandalika, Wakil Bupati Loteng Akui Punya Lahan Warisan Disana

Wakil Bupati Lombok Tengah H.L Pathul Bahri

kicknews.today Mataram – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya tuntaskan masalah klaim-mengklaim lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kuta, Lombok Tengah bersama tim dari Forkominda yang dibentuk Gubernur NTB. Karena keberadaan KEK yang mulai terbangun saat ini, dianggap dapat menurunkan angka kemiskinan.

“Kami terus berupaya dengan cara pendekatan terhadap pihak yang mengklaim agar tidak ada lagi persoalan. Dengan demikian pembagunan bisa dipercepat,” ungkap Wakil Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri, di Pendopo Gubernur NTB, Senin (16/01).

Terkait hasil verifikasi tim, ditemukan muncul keluarga atau oknum pejabat yang mengklaim bahwa di areal tersebut terdapat lahan mereka. Menurut Pathul, inilah fungsi dan tugas tim verfikasi untuk memperjelas seperti apa kondisi kepemilikan lahan tersebut. Jika nantinya tim mengatakan tidak layak untuk mendapatkan uang kerohanian, supaya tidak diumumkan terlebih dahulu.

“Saya rasa tim lebih mengetahui karena anggota dari Forkominda terus intens turun,” katanya.

Kalau pun tim nantinya telah mengumumkan data valid, lantas masih ada saja yang mengklaim, baginya tidak akan ada masalah. Sebab ada proses yang memvalidasi bukti kepemilikan, melakukan gugatan, dan lain sebagainya.

“Saya saja punya nama di lahan tersebut atas nama almarhum kakek dan jelas ada bukti kepemilikan, iya harus terima uang kerohanian,” bebernya.

“Kita di daerah terus berupaya, bahkan yang sudah sisa dari seluas 450 hektare atau sekitar 50 persen lebih segera terselesaikan,” sambungnya.

Saat ditanya tentang adanya lahan seluas 55 hektare lebih yang berada di lokasi strategis dan masuk wilayah klaim. Pihaknya menegaskan Pemkab tetap berkoordinasi dengan tim, dan sudah memanggil oknum yang mengklaim untuk klarifikasi alasannya.

“Kita sudah panggil apa alasan mengklaim dan apa alas hak dari klaim tersebut. Yang jelas pemerintah sudah menyiapkan dana kerohanian sudah disepakati sebesar Rp. 4,5 juta lebih. Tetapi masih ada saja yang merasa dirugikan,” tutupnya. (prm)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat