in

PDAM Diingatkan Kenaikan Tarif Disertai Peningkatan Pelayanan

Misban Ratmaji - Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram
Misban Ratmaji – Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram

 

kicknews.today Mataram – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji mengingatkan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang Mataram agar penetapan kenaikan tarif harus disertai peningkatan pelayanan.

“Untuk kenaikan tarif ini kami tidak masalah asalkan pelayanan bisa ditingkatkan,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (11/1).

Pernyataan itu disampaikannya menyikapi kebijakan yang telah ditetapkan oleh PDAM Giri Menang Mataram yang menaikan tarif dasarnya sebesar 20 persen dan sudah diberlakukan mulai bulan ini.

Politisi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Mataram ini mengakui, dalam beberapa tahun terakhir ini PDAM memang tidak pernah menaikkan tarif dasarnya.

“Jadi kalau sekarang PDAM mengambil kebijakan tersebut itu masih wajar dan kenaikan tarif sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, karena kenaikan harus ditinjau setiap tahun,” katanya.

Hanya saja, kata Misban menambahkan, setelah adanya kenaikan tarif tersebut PDAM hendaknya dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan secara maksimal.

Terutama terhadap debit air pada jam-jam tertentu dan wilayah tertentu tidak mendapat bagian air, misalnya pada pagi dan menjelang magrib.

“Kami sering mendapat keluhan dari masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM yang tidak mendapatkan jatah air PDAM pada jam-jam puncak tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, PDAM diharapkan segera mencari solusi terhadap masalah tersebut, agar distribusi air pada jam-jam puncak itu bisa merata.

“Kalau air PDAM bisa keluar deras setiap saat, saya rasa masyarakat tidak akan keberatan meskipun tarifnya dinaikkan,” katanya menambahkan.

Direktur PDAM Giri Menang Mataram H Lalu Ahmad Zaini sebelumnya mengatakan, kenaikan tarif itu berdasarkan Permendagri Nomor 71 tentang tata cara penghitungan tarif pada intinya menyebutkan tarif harus naik setiap tahun.

Tujuannya, agar dana yang diterima dari masyarakat berupa tarif pembayaran air bersih benar-benar mampu mempercepat cakupan air bersih sekaligus peningkatan pelayanan.

Selain itu, dalam Permendagri itu juga disebutkan agar tarif harus ditinjau setiap tahun, jika tidak hal itu bisa menjadi masalah.

“Dasar itulah, kami melakukan penyesuaian tarif dasar untuk diterapkan awal tahun 2017,” ujarnya.

Sementara, lanjutnya, besaran kenaikan tarif sudah berdasarkan hasil kajian dengan meninjau tarif dasar, dimana tarif dasar di Kota Mataram saat ini sebesar 800 rupiah per meter kubik.

Di Permendagri 71 itu juga disebutkan salah satu tolak ukur pembayaran air bagi masyarakat adalah 4 persen dari upah minimum regional (UMR), jadi sekitar Rp 70 ribu.

“Namun saat ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rata-rata membayar dengan tarif Rp 20 ribu-25 ribu per bulan, setelah naik MBR membayar sekitar Rp30.000-35.000 per bulan masih jauh dari standar yang ditetapkan Rp 70 ribu,” sebutnya. (ant)