Pemkot Mataram Diminta Tegas Terhadap Pedagang Tuak

H. Husni Thamrin – Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Mataram

 

kicknews.today Mataram – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Mataram H Husni Thamrin meminta pemerintah kota bertindak tegas terhadap para pedagang minuman keras tradisional atau tuak yang masih berjualan di kota itu.

“Kalau sampai saat ini masih ada juga pedagang tuak yang berjualan secara demonstratif, pemerintah kota juga harus bisa bertindak tegas,” katanya kepada wartawan di Mataram, Kamis (12/1).

Pernyataan itu dikemukakannya menyikapi masih adanya pedagang tuak yang berjualan bahkan secara demonstratif setelah menerima dana kompensasi dari pemerintah kota, dengan komitmen akan beralih profesi dengan total bantuan Rp 307 juta kepada 185 pedagang tuak.

Husni yang juga menjadi anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini mengatakan, kalau pemerintah kota sampai memberikan dana kompensasi itu merupakan satu solusi yang luar biasa.

Pasalnya, pemerintah kota masih sangat memperhatikan warganya akan kehilangan mata pencaharian apabila mereka dilarang menjual tuak dan tanpa ada uang kompensasi.

Tapi, agar hal itu tidak terjadi pemerintah kota memberikan kompensasi bagi mereka dan kalau ternyata mereka tidak komitmen dengan kesepakatan, pemerintah kota berhak bertindak tegas, lanjutnya.

“Tindakan tegas yang saya maksudkan adalah melakukan penertiban dan penyitaan tuak yang menjadi barang dagangan mereka,” katanya.

Husni menilai, jika pemerintah kota tidak mau bertindak tegas, sama artinya pemerintah kota dibohongi oleh para pedagang tuak.

Artinya, dana kompensasi yang diterima yang seharusnya untuk beralih profesi justru digunakan untuk mengembangkan dagangan tuak mereka.

“Karena itulah, pemerintah harus segera turun dan bertindak tegas,” katanya lagi.

Menurutnya, sebelum dana kompensasi diterima oleh para pedagang tuak, pedagang tuak terlebih dahulu menandatangani komitmen kesepakatan untuk beralih profesi sebagai alat kontrol.

“Jadi, ketika para pedagang menyimpang dari komitmennya itu, pemerintah kota bisa menindak tegas mereka untuk diberikan sanksi,” katanya. (ant)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Anda mungkin juga berminat