in

Walhi Bilang 78 Persen Hutan NTB Kritis, Dishut Ternyata Tak Sependapat

ilustrasi
ilustrasi

kicknews.today Mataram – Dari data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, dari 1.071 juta hektare luas hutan di NTB, 78 persen dalam kondisi rusak. Penyebabnya adalah penebangan pohon di hutan, perambahan ilegal yang sudah kerap kita dengar terjadi. Setiap bulan ratusan kubik kayu ilegal tercatat diamankan aparat.

Direktur Eskekutif Walhi NTB Murdani menyampaikan, kondisi Hutan di NTB sudah rusak parah, hanya tersisa masih kondisi baik sebanyak 22 persen dari jumlah 1.071 juta hektare.

“Konon pemerintah buat program penghijauan dan lain sebagainya untuk merestorasi hutan sekitar 500 ribu hektare. Namun, fakta dilapangan angka kerusakan hutan parah sekali,” ungkapnya saat diskusi bertema mewujudkan tata kelola hutan yang adil dan lestari untuk mengatasi deforestasi, regradasi hutan di NTB, Kamis (4/01).

Dia mencontohkan, kerusakan hutan seperti di pulau Sumbawa yakni diwilayah Bima dan Dompu. Telah diprediksi Walhi sejak 15 tahun lalu akan menyebabkan terjadinya banjir. Dan apa yang diprediksikan terbukti, Bima Banjir.

“Jika tidak segera dibenahi, Bima akan jadi langganan banjir,” katanya.

Murdani menegaskan bahwa data yang disampaikannya, lebih untuk mencari solusi. Mengingat besarnya dampak buruk yang diakibatkan oleh kerusakan hutan. Seperti krisis sumber mata air, banjir dan lain sebagainya.

Disatu sisi, apa yang disampaikan Walhi itu ternyata dibantah oleh Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Pemprov NTB, Lalu Suwarjaye. Ia menyebutkan lahan hutan kritis hanya berada pada kisaran angka 548 ribu hektare. Jumlah itu disebutnya tidak mencapai 78 persen. Terlebih lagi, kedepan adanya program yang akan dapat mengembalikan kondisi itu.

“Ada HKM program dan non program,” sanggahnya.

Yang jelas lanjutnya, dinas akan lebih fokus memantau hutan supaya tidak lagi menjadi sasaran penjarahan oknum-oknum tidak bertanggungjawab dan jangan ada lagi ilegal loging.

“Tahun ini kita akan berbenah namun tetap mengacu pada aturan lebih tinggi,” pungkasnya. (prm)